Presiden Bisa Minta Jaksa Agung Tangani Transaksi Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan

(dok. Setpres)
Presiden Joko Widodo (dok. Setpres)

Didin menilai, apa yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo itu lebih komplek dibanding sekadar masalah pajak seperti Gayus Tambunan.Ini masuk teknologi digital, atau digitalize mafia. “Ini jauh sophisticated dibanding kasus sebelumnya, dan saya heran KPK diam, DPR juga! mereka under tax, kong kalikong terhindar kewajiban pajak,” cetusnya.

Malah, lanjut Dia, KPK lebih tertarik dengan kasus Kepala BPN Jaktim yang akan masuk penyidikan. “Tentu, ini menjadi pertanyaan besar bahwa kasus temuan transaksi RP300 triliun malah tidak tergerak. Malah sepertinya penyelesaian jalur politis,” terangnya.

Bahkan organisasi massa justeru telah memberikan perhatian sejak awal, seperti ungkapan Mantan Ketua PBNU Said Agil Sirad yang meminta warga nahdhiyin tidak perlu membayar pajak kalau terbukti terjadi penyalahgunaan pajak.

”Situasi krisis sepertinya tidak ada, padahal sekarang dunia sedang digoncang krisis keuangan, penutupan sejumlah bank besar di AS dan Eropa,” terangnya.

Menurutnya, potensi terjadi great resesion global cukup terbuka. Pemerintah sebaiknya hati-hati dalam kebijakan keuangan ke depan. KPK semestinya bisa melakukan penelitian lebih dalam untuk penyelidikan. Apabila ditemukan bukti kuat langsung disidik, dan ini penting.”

Lembaga Super Body

Didin S Damanhuri mengutarakan, bahwa sekarang ini Kemenkeu merupakan lembaga super body, yang semua terdapat didalamnya. Bahkan dibanding lembaga keuangan pemerintah lainnya di dunia, Kemenkeu menjadi lembaga super.

“Bagaimana mengurus didalamnya OJK, Bank Indonsia, LPS, bisa menyidik dan menyidangkan sendiri kasus perpajakan. Ini terlalu besar, sehingga potensi besar untuk terjadi korupsi.”

Seperti yang terjadi, kasus gaya pejabat kepabeanan Yogyakarta, yang hidup mewah. Hanya diberhetikan jabatannya, tetapi kasusnya sendiri tidak dibongkar.”Menkeu seperti gentle woman, bahwa selama ini hasil reformasi sudah pejabat ASN digaji jauh tinggi,.dari kementerian lainnya, tetapi gagal juga. Ini, sih kolosal,” cetusnya.

Sense of Crisis Lemah

Menurutnya, kasus ini menjadikan masalah urgent, ditengah gempa ekonomi terjadi dan terjadi berlama-lama bisa merembet ke politik. Untuk itu, harus ada ketegasan Presiden Jokowi, dengan mengambil langkah tegas dan serius. “Harus ada ketegasan, KPK sudah dibonsai, DPR tak ada check and balance. Ini kalau terjadi sesuatu yang besar, negara ini seperti kertas.”

bisa merembet ke politik. Untuk itu, harus ada ketegasan Presiden Jokowi, dengan mengambil langkah tegas dan serius. “Harus ada ketegasan, KPK sudah dibonsai, DPR tak ada check and balance. Ini kalau terjadi sesuatu yang besar, negara ini seperti kertas.”

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*