Direktur P3S: KUHP Baru Lemahkan Semangat Demokrasi

Direktur P3S, Dr Jerry Massie MA, Ph,D,

JAKARTA (KM)  – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menuai kritik dari masyarakat kaitannya dengan pasal- pasal yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie turut menyoroti norma yang masuk dalam KUHP baru yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Ia heran dengan keberadaan pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru ini karena hal tersebut tak sesuai dengan zaman saat ini.

“Bagaimana kalau 10 ribu orang mengkritik di medsos (media sosial)? Apakah mereka akan masuk penjara semua,” ujarnya, Kamis (8/12).

Muncul persepsi dari masyarakat terkait dengan pasal penghinaan presiden ini, maka hal ini akan digunakan untuk menjegal kritik- kritik terhadap pemerintah.

“Tidak adil bagi rakyat jika ada pembatasan penyampaian aspirasi terhadap presiden dan pejabat Negara,” ungkapnya.

Berkaca pada sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat yang juga menganut sistem pemerintahan yang sama, ia menilai penyusunan regulasi pemerintah Indonesia dalam KUHP baru ini tidak memiliki semangat demokrasi.


Pada amandemen pertama Kongres, tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi kebabasan berbicara, atau pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah,” jelas doktor ilmu komunikasi politik lulusan America Global University.

Maka dari itu, ia menilai norma soal penghinaan presiden dan pejabat negara telah melunturkan semangat demokrasi.

“Pemerintah sudah mengebiri kebebasan berpendapat atau freedom of speech,” tegasnya.

Rep/ Editor: Marss

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: