Cipayung Plus Bogor Raya Geruduk Istana, Tolak Kenaikan Harga BBM

Cipayung Plus Bogor Raya bersikap menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Bogor, Selasa (20/9/2022).

BOGOR (KM) – Cipayung Plus Bogor Raya mengumumkan pernyataan sikap “Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)” di depan Istana Bogor, Selasa 20/9.

Pimpinan Cipayung plus di antaranya Sofwan Ansori (Ketua HMI Kota Bogor), Hendi (Ketua IMM Bogor), Aditya Pratama (Ketua GMNI Bogor), Riaz Syarifqi (Ketua HMI Bogor), Yulius Blagaize (Ketua PMKRI Bogor), Miftahuddin (Ketua PMII Kabupaten Bogor), Jodi Setiawan (Ketua Umum KAMMI Bogor), Fahreza (Ketua PMII Kota Bogor), I Made Prayoga (Ketua KMHDI) dan Ridwan Saphire (GMKI Bogor).

Ketua PMII Cabang Bogor Fahreza menuturkan saat ini pemerintah lebih memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi energi. Oleh karena itu pemerintah harus melihat jejak sejarah dengan menaikannya harga BBM.

“Sejarah mencatat, Indonesia pernah menaikkan harga BBM pada Maret 2005 sekitar 30 persen dan dilanjutkan pada Oktober 2005 sekitar 90 persen, memberi dampak inflasi sebesar 17,11 persen. Pada 2013, bensin mengalami kenaikan sebesar 44,4 persen dan mengakibatkan inflasi mencapai 8,38 persen pada tahun itu. Pada November 2014, terjadi kenaikan kembali pada harga bensin sekitar 30,8 persen yang mengakibatkan laju inflasi mencapai 8,36 persen,” paparnya.

Melihat data tersebut kata Fahreza, kemungkinan inflasi Indonesia yang pada tahun ini ditargetkan hanya berkisar 2-4 persen, akan membengkak hingga mendekati 8-10 persen. Tingginya inflasi juga akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun, yang berujung pada bertambahnya orang miskin di Indonesia.

Advertisement

“Maka dari itu, kami Cipayung Plus Bogor Raya menuntut pada pemerintah pusat agar dikembalikan UU Migas dari UU No.22 Tahun 2001 menjadi UU No. 8 Tahun 1971 dan menolak kenaikan harga BBM, meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten ikut menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM serta menunda terkait  proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan mengalokasikan ke BBM bersubsidi,” lanjut Fahreza.

Fahreza menegaskan, jika tidak diindahkan oleh Pemerintahan Pusat serta tidak direspon dan tidak ikut sertanya pemerintah Kota dan Kabupaten dalam penolakan kenaikan harga BBM maka pihaknya akan segera menindaklanjuti sikap ini dengan melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM secara serentak bersama Cipayung Plus Bogor Raya.

Di tempat yang sama Ketua Umum HMI Kota Bogor Sofwan Ansori mengatakan, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dalih APBN Indonesia tahun 2022 tidak akan sanggup menanggung beban subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah (dari pagu awal sebesar 152,5 triliun rupiah).

“Menurut pemerintah, hal ini disebabkan karena naiknya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi nasional melebihi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

“Untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut, menurut pemerintah terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Ketiga, menambah Dana subsidi Energi tahun ini sebesar 198 triliun,” tutupnya.

Reporter: Ki Medi

Editor: Red1

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: