KPAI Apresiasi Vonis 10 Tahun Terhadap Guru SMPN Pelaku Kekerasan Seksual

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (KM Stock)
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (KM Stock)

JAKARTA (KM) – Pada Rabu, 15 Juni 2022, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang menjatuhkan vonis hukuman penjara 10 tahun kepada Hafidz Mulky, guru agama di sebuah SMP Negeri, karena terbukti bersalah melakukan pencabulan (persetubuhan) dengan murid perempuannya di sekolah.

Pencabulan dilakukan HM pada tanggal 7 dan 10 Maret 2022 dan terdakwa sempat merekam aksinya untuk mengancam korban. Dalam vonisnya tersebut, PN Tanjung Karang menggunakan UU Perlindungan Anak untuk menjerat HM.

Meski vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU, Yetty Munira, yang menuntut 12 tahun penjara. Namun, baik JPU maupun terdakwa sama-sama menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Diketahui, perbuatan terdakwa bermula pada 7 Maret 2022. Saat itu terdakwa mengintimidasi muridnya dengan ancaman akan melaporkan perbuatan (kenakalan) muridnya, dan berdalih bisa dikeluarkan dari sekolah. Sang murid pun tak berdaya hingga disetubuhi. Kemudian perbuatan tersebut kembali dilakukan terdakwa pada 10 Maret 2022. Terdakwa akhirnya dilaporkan dan diamankan Polresta Bandar Lampung.

Atas keputusan tersebut, Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyampaikan sikap sebagai berikut, sesuai rilis pers yang diterima KM kemarin 19/6:

  1. KPAI menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang sudah memproses kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan tuntutan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tuntutan hukumannya 5-15 tahun. Karena pelaku adalah orang terdekat korban (guru yang seharusnya melindungi anak, namun justru menjadi pelaku pidana anak), maka hukuman bisa diperberat sepetiga (1/3) menjadi maksimal 20 tahun. Namun, KPAI tetap menghormati keputusan hakim, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Jika tidak puas atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan banding.
  2. Advertisement
  3. Sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud RI sebenarnya memiliki Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan, dalam Permendikbud tsb sekolah diwajibkan memiliki sistem pencegahan kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual), yaitu berupa pembentukan satgas anti kekerasan dan sistem pengaduan yang melindungi saksi dan korban. Kalau SMPN tempat terdakwa mengajar tidak membangun sistem tersebut, maka kemungkinan kecolongan itu bisa terjadi. Permendikbud No 82/2015 juga memberikan amanat pencabutan sertifikat pendidik bagi [endidik yang terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana dengan hukuman 4 tahun ke atas;
  4. Kasus anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, biasanya dalam proses pemeriksaan kepolisian sudah dilakukan pendampingan secara psikologi oleh pekerja sosial atau psikolog dari UPT P2TP2A/Dinas PPPA setempat sebagai lembaga layanan, hal itu merupakan hak anak yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kewenangan layanan di lembaga layanan daerah. Selanjutnya KPAI mendorong anak korban wajib mendapatkan pemulihan psikologis dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya dan anak korban berhak dipenuhi hak atas pendidikannya untuk melanjutkan masa depannya.

Reporter: Sudrajat

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: