DPD Mapancas Kota Bogor Minta Minimarket tak Berizin Ditutup

Ketua Mapancas Kota Bogor, Fatholloh Fawait minta pemerintah Kota Bogor menutup dan membongkar minimarket tak berizin, Senin (20/6/2022)

Bogor (KM) – Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor menantang keberanian Pemerintah Kota Bogor untuk segera menutup dan membongkar minimarket tak berizin yang ada di kota Bogor.

Ketua Mapancas Kota Bogor, Fatholloh Fawait mengatakan ada 222 minimarket yang diduga tak berizin dan melanggar rencana tata ruang wilayah serta peraturan perundang-undangan, saat ditemui KM di Sekretariat Mapancas, Senin 20/6.

“Kita tantang Pemkot Bogor untuk menutup dan membongkar minimarket tak berizin di Kota Bogor,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini Pemkot Bogor belum terlihat keberaniannya dalam hal menindak minimarket ilegal. Padahal data dan informasi yang disajikan sudah sangat jelas. Informasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Bogor, ada 520 minimarket, 222 yang belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

“Apalagi yang ditunggu Pemkot? Evaluasi, jika terbukti melanggar tinggal eksekusi,” katanya.

Masih kata aktivis yang akrab dipanggil Sihol itu, dia mengatakan Pemkot Bogor tidak boleh kalah dengan pengusaha minimarket yang nakal. Apalagi sudah ada Peraturan Wali Kota nomor 37 tahun 2013 sebagaimana dicabut dan diganti dengan Peraturan Wali Kota nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan serta Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Perda nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bogor tahun 2011-2031.

Advertisement

“Jangan sampai ada kesan Pemkot ‘ditelanjangi’ oleh pengusaha minimarket, kalau kita lihat berapa banyak minimarket yang berdiri di persimpangan jalan, belokan, jembatan, dan daerah permukiman. Belum lagi yang jaraknya berdekatan di bawah 500 meter. Itu kan melanggar,” ungkapnya.

“Malu, buat peraturan dilanggar dan Pemkot diam. Kalau memang takut bertindak, cabut saja peraturannya,” tegasnya.

Ke depan, DPD Mapancas akan mengambil peran sebagai peran kontrol sosial agar maraknya minimarket di Kota Bogor dapat terkendali, sehingga warung kelontong, kaki lima dan sebagainya dapat bersaing secara sehat. Karena menurutnya, dengan mengendalikan minimarket akan dapat meningkatkan perekonomian warga Kota Bogor.

“Agar tidak dimonopoli oleh minimarket, kita akan ambil peran baik aksi maupun advokasi,” tandasnya.

Reporter: Ki Medi

Editor: MS

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: