Diduga Tidak Berizin dan Sering Sebabkan Suara Letusan, Warga Desa Pasir Limus Keluhkan Keberadaan Pabrik Pengolahan Tengteng

SERANG (KM) – Perusahaan pengolahan pangan berupa tengteng yang sudah berdiri hampir 4 tahun di wilayah Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tepatnya di Kp. Pabuaran Tegal RT 20 RW 01 ini diduga tidak memiliki izin dari pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Ironisnya, perusahaan yang baru saja selesai melakukan pembangunan gedung barunya tersebut juga tidak memiliki izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG).

Tak hanya itu, dalam proses pengolahannya, bahan bakar gas (BBG) yang digunakan adalah jenis gas elpiji bersubsidi 3 kg.

Saat dikonfirmasi KM, Lia selaku pemilik usaha mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal izin.

“Ya, perusahaan saya di sini kurang lebih mau hampir empat (tahun). Dulu tempatnya disini, sekarang pindah di u, baru, kalau soal izin saya gak tahu,” terang Lia kepada kupasmerdeka.com Kamis lalu 26/5.

Sementara itu, Andi, salah satu karyawan setempat mengatakan bahwa pemakaian gas elpiji 3 kg dalam sehari bisa mencapai 6 tabung.

“Ya, sehari itu habis 6 biji tabung gas elpiji yang 3 kg,” terang Andi kepada KM.

Berdasarkan Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana paling lama pidana penjara enam (6) tahun penjara dan Denda enam puluh (60) miliar rupiah.

Advertisement

Selain itu, Emi, salah satu warga setempat mengeluhkan adanya kegiatan perusahaan tersebut.

(Dok. KM)

“Ya, saya sangat mengeluh sekali, karena produksi tengteng ini setiap menit mengeluarkan suara letusan yang sangat dahsyat,” terang Emi.

“Apalagi saya punya anak kecil, kadang kalau dengar suara letusan itu, anak saya suka kaget. Saya sangat terganggu sekali dengan suara letusan itu,” tegas Emi.

Di tempat yang sama, Udin, warga setempat lainnya mengatakan hal senada. “Suara letusan itu sangat mengganggu sekali, dan bau dari olahan tengteng itu pun semakin lama terasa pusing,” keluhnya.

Berdasarkan UU no 18 tahun 2012 pasal 142, pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Reporter: Acun’ S
Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: