CBA Rilis Surat Terbuka, Minta Mendagri Tegur dan Evaluasi Plt. Wali Kota Bekasi

Direktur LSM Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi (stock)
Direktur LSM Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi (stock)

JAKARTA (KM)Center For Budget Analysis (CBA) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar segera menegur dan mengevaluasi Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan segera menghentikan proses mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktu CBA, Uchok Sky Khadafi, melalui surat terbuka yang diterima Kupasmerdeka.com, Rabu 18/5.

Uchok menyatakan, permintaan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan pada hasil temuan pihaknya, seperti adanya praktik mutasi yang menurutnya “asal-asalan dan cenderung arogan”.

Ia menerangkan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari Daftar Persetujuan, Pengukuhan, dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 821/3051/OTDA tertanggal 9 Mei 2022 yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. “Dalam hal tersebut terlihat bahwa usulan Plt Walikota Bekasi cenderung asal-asalan dan arogan karena tidak melibatkan Baperjakat dalam mengolah dan menganalisa beban jabatan yang diemban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bekasi,” kata Uchok.

Hal lainnya yaitu, adanya usulan pergantian pejabat yang tidak sesuai kemampuan dan keahliannya. Postur usulan mutasi dan promosi di pemerintah provinsi Jawa Barat Nomor 2039/KPG.07/BKD tertanggal 08 April 2022 menurutnya tidak sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam SKPD.

“Ini bisa kita lihat dari penempatan bahwa pejabat yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang spesifik menduduki jabatan baru yang membutuhkan pengalaman dan keahlian dalam jabatan itu seperti pada OPD SETDA yang memutasi Kabag ULP nya dan diganti dengan pejabat baru yang tidak berpengalaman dalam urusan pengadaan barang dan jasa dan menjelang masa pensiun,” ujarnya.

Advertisement

“Sementara kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan pintu masuk atas APBD yang akan dijalankan untuk pemenuhan pembangunan di Kota Bekasi dari berbagai macam sektor kebutuhan pelayanan masyarakat. Indikasi ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih buruk dibanding Wali Kota terdahulu, pun halnya sama di SKPD seperti DLH, DBMSDA dan yang lainnya,” ungkapnya.

Uchok juga menyoroti urgensi kebutuhan yang diabaikan. Menurutnya, dalam hal urgensi, pelayanan masyarakat haruslah terpenuhi terlebih dahulu, tapi hal tersebut tidak terlihat dalam proses usulan promosi dan mutasi yang diusulkan Plt Wali Kota terkait pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

“Bahwa pada Dinas Kesehatan pun Plt Wali Kota mengusulkan Kepala SKPD yang tidak mengerti pelayanan dasar kesehatan masyarakat,” jelasnya.

“Jadi, akankah pelayanan kesehatan masyarakatnya akan terlayani dengan baik pasca tidak diberlakukannya jaminan kesehatan berbasis NIK (KS–NIK) yang menjadi produk unggulan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dalam Pemilukada 2,5 tahun ke belakang?” tegasnya.

“Lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah masyarakat Kota Bekasi atas nama pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: