Program Samisade Terhambat, Warga dan Pemdes Ciburuy Cigombong Keluhkan Kinerja PT. PPE

BOGOR (KM) – Lambatnya pengiriman bahan material dan pembayaran upah kerja pada proyek Samisade di Desa Ciburuy yang dikendalikan oleh PT. Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) membuat geram warga dan Pemerintah Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Akibatnya, target pekerjaan tidak dapat tercapai.

Eko Pujiono selaku LPM Desa Ciburuy mengungkapkan, pelaksanaan produk pencitraan Bupati Bogor melalui program Samisade tahap 2 di desanya meliputi pembangunan rawaian (jembatan kecil) di wilayah RT 03 RW 08 Kampung Swadiri dan Kampung Cihateuri, serta pengecoran jalan di wilayah RW 06 dan 07 Kampung Kibaru. Dia mengaku bingung karena semua permasalahan datangnya ke desa akibat tersendatnya proses pekerjaan.

“Kalau volume pekerjaan saya gak tau. Karena saya hanya ditugaskan untuk mengawasi saja. Ini kan pembangunan tersendat-sendat akibat masalah hutang ke supplier, pembayaran tenaga kerja yang lambat, kalau desa kan gak terlibat langsung, karena yang melakukan pekerjaan, menentukan pekerja serta melakukan pembayaran untuk upah kerja dan barang itu pihak PT Prayoga. Jadi desa gak tau apa-apa,” bebernya kepada Kupasmerdeka.com, di Kantor Desa Ciburuy, Selasa, 4 Januari 2022.

Eko juga mengatakan bahwa pembangunan Rawaian di Kampung Swadiri yang seharusnya sudah selesai, hingga saat ini masih belum tuntas. Hal itu disebabkan oleh pengiriman barang yang lambat serta pembayaran upah kerja yang tidak tepat waktu. Keterlambatan pekerjaan juga terjadi pada pengecoran jalan di Kampung Kibaru.

“Awalnya pihak Prayoga bilang pengecoran bisa diselesaikan selama tiga hari. Tapi buktinya sampai sekarang pekerjaan masih belum apa-apa. Soalnya kan jadwal pengiriman readymix mereka yang atur semaunya. Akibatnya kami dari pihak Desa yang kewalahan menghadapi keluhan bahkan kemarahan dari warga. Soalnya warga kan taunya itu program Desa,” imbuhnya.

Menutup pembicaraan, Eko mengaku, dengan di pihak ketigakannya program Samisade menjadi beban bagi Pemerintah Desa. Dia berharap, jika program tersebut di tahun ini masih dilanjutkan, sebaiknya Pemerintah Daerah benar-benar menerapkan sistem swakelola murni.

“Katanya harus ada padat karya yang melibatkan masyarakat, tapi kenyataannya seperti ini. Warga kami juga banyak kok yang menguasai bidang kontruksi bangunan atau jembatan, tapi tidak dilibatkan. Jadi padat karyanya dimana?” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whats’App, Shandy selaku Kepala Marketing PT PPE belum memberikan keterangan.

Reporter: Raden

Editor: Soedrajat