Tolak Permendikbud Tentang PPKS, ASPPA: “Seolah Membuka Ruang Seks Bebas”

JAKARTA (KM) – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Sejak diterbitkannya, hingga kini Permen tersebut masih menuai kontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan.

Kritikan kali ini datang dari Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak (DPN ASPPA) yang meminta agar Mendikbud Ristek Nadiem Makarim segera merevisi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 yang telah diterbitkannya.

Ketua Umum ASPPA, Puji Purwati, menegaskan bahwa pihaknya menolak Permen tersebut dengan alasan masih terdapatnya multi tafsir di beberapa pasal yang seolah membuka ruang seks bebas bagi kalangan muda-mudi.

“Intinya kami meminta agar direvisi supaya tidak menimbulkan multi tafsir dari pasal 5 ayat 2. Dan seharusnya sebelum disahkan, Mendikbud melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak salah persepsi,” jelas Puji Purwati kepada kupasmerdeka.com 5/11.

“UU Kekerasan Seksual juga harusnya tidak diberlakukan hanya di kampus saja, melainkan juga di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dan SMK karena tingkat kejahatan seksual juga banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah bukan hanya di universitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam menanggapi berbagai kritikan tersebut, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa aturan yang diterbitkannya tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di kampus yang selama ini tidak bisa berpegangan pada hukum lainnya. Menurut Nadiem, ia melihat sudah ada beberapa UU yang mengatur soal kekerasan seksual, tetapi tidak ada yang spesifik ditujukan bagi lingkungan perguruan tinggi.

“Jadi kita ada kekosongan ini, di usia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia, dan kampus ini masuk di dalam kotak ini,” ujar Nadiem dalam acara Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual secara virtual, Jumat (12/11/2021) yang dilansir dari suara.com.

Nadiem juga mengungkapkan setidaknya terdapat 4 tujuan besar di balik penerbitan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut. Tujuan yang paling utama ialah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang aman. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas. Tujuan ketiga ialah memberikan edukasi soal isu kekerasan seksual, dan keempat yakni menjadi sarana kolaborasi antara kementerian, kampus-kampus, untuk menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia.

Berikut ini adalah bunyi pasal 5 yang menuai kontroversi tersebut, yaitu:

Ayat (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Di ayat lain Pasal 5 berbunyi :
Ayat (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Ayat (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

Reporter : Sudrajat
Editor : HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: