Pelebaran Jembatan di Tridaya Mangkrak dan Sudah Lewati Batas Waktu, PPTK Enggan Berkomentar

Lokasi Pekerjaan Pelebaran Jembatan di Tridaya Sakti Tambun Selatan (Dok. KM)
Lokasi Pekerjaan Pelebaran Jembatan di Tridaya Sakti Tambun Selatan (Dok. KM)

BEKASI (KM) – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan dibeberapa titik, diantaranya di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan. Proyek perbaikan jembatan tersebut diduga mangkrak dalam pengerjaannya, pasalnya, masa kerja kontrak pekerjaan sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan dan pekerjaan sampai saat ini terbengkalai alias belum rampung.

Diketahui, kegiatan berjudul Pelebaran Jembatan Rt.04/02 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan bernomor SPP:602.1/339/PL/SPP/PJT/DSDABMBK 2021, dengan nilai kontrak Rp.198.233.106,- tersebut dikerjakan oleh CV. Yuliansyah Brother Corp.

Salah satu warga berinisial DT saat dimintai keterangan oleh Kupasmerdeka.com mengenai perbaikan jembatan yang menjadi penghubung kawasan permukiman dan perumahan, dirinya menyatakan sangat kesal dengan kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan tersebut karena sampai saat ini belum juga selesai dikerjakan.

“Sudah seminggu lebih tidak ada yang bekerja, padahal jembatan itu akses masyarakat untuk pelintasan jalan,” ujar DT, Kamis (16/12).

Selain untuk mendukung mobilitas penghubung, DT berharap jembatan itu segera cepat diselesaikan jangan sampai mangkrak seperti itu.

Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Bekasi, Yanto Purnomo, menyatakan bahwa seharusnya pihak Dinas DSDABMBK bisa menjelaskan kepada masyarakat sebab dari mangkraknya proyek pelebaran jembatan tersebut yang dikerjakan kontraktor.

Advertisement

“Jangan hanya diam saja seakan-akan menutupi persoalan. Apa lagi, proyek yang dikerjakan kontraktor sudah melewati batas waktu pelaksanaan, terhitung dari mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai 14 Desember 2021 seharusnya diberikan sanksi,” ucap Yanto kepada kupasmerdeka.com.

Dirinya pun meminta agar PPK turun untuk meninjau kelokasi, agar menghitung detail progres kegiatan. Hal itu dilakukan untuk penyususan justifikasi teknis rencana penyelesaian pekerjaan.

Ia pun mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi, agar bagi rekanan yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, semestinya dilakukan black list (daftar hitam) supaya memberikan efek jera kepada kontraktor yang tidak bertanggung jawab atas kontrak kerjanya.

Sebelumnya, Agung sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat dihubungi melalui pesan Whats’App perihal kegiatan pelebaran jembatan tersebut, dirinya enggan berkomentar.

Reporter : KM Bekasi

Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: