JAMPE Jokowi Sayangkan Lambannya Kejari Bogor Dalam Mengusut Dugaan Korupsi BPBD

Korupsi
Ilustrasi penanganan kasus tindak pidana korupsi.

BOGOR (KM) – Hampir 1 tahun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat sebesar Rp.14.351.635.500 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2017. Namun, sampai saat ini pihak Kejaksaan selalu mengelak dan tidak pernah berani menyampaikan hasil pendalaman kepada masyarakat umum.

Hal tersebut diungkapkan Ali Taufan Vinaya, aktivis Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi (Jampe Jokowi) kepada kupasmerdeka.com, Selasa 14 Desember 2021.

“Pihak Kejaksaan selalu berdalih dengan alasan masih dalam penghitungan kerugian negara, padahal proses penghitungan kerugian negara sudah selesai,” ujarnya.

Menurutnya, hanya manusia yang tidak memiliki hati nurani saja yang berani membuat laporan fiktif dengan maksud dan tujuan korupsi dari Anggaran Tanggap Bencana.

“Hanya manusia yang tidak punya akal dan pikiran saja, bisa dikatakan lebih dari Fir’aun, bahkan bisa dibilang lebih jahat dari seorang Slobodan Milosevic seorang penjahat perang,” ucapnya.

“Proses dan penegakan hukum harus tetap dilanjutkan, dan melawan praktik-praktik korupsi itu adalah sebuah pilihan. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan harus berani mengambil dan menyatakan sikapnya dalam rangka memberantas kasus korupsi, khususnya di Bumi Tegar Beriman,” tegasnya.

Advertisement

“Satu tahun sudah cukup bagi kita untuk memberikan waktu kepada pihak kejaksaan, kepada pihak aparat penegak hukum dalam proses penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi belanja tak terduga tanggap darurat di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017,” pungkasnya.

Berikut ini 4 pernyataan sikap yang disampaikan Jampe Jokowi:

1. Meminta kepada pihak Kejaksaan untuk segera merilis hasil penyidikan dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dari hasil penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat sebesar 14.351.635.500 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Menindaklanjuti Temuan-Temuan Yang Selama Ini sudah Di lakukan Oleh Pihak Kejaksaan NegeriKabupaten Bogor Dalam Kasus Tersebut Serta Meminta Kepada Kejaksaan Untuk Tegas Dalam Penegakan Hukum Di Bumi Tegar Beriman tanpa Pernah Memandang Siapapun, Terutama dalam Kasus Korupsi.

3. Jangan Mau Di Intervensi Oleh Pihak Manapun,Baik Itu Pimpinan maupun partai Politik Dari Manapun.

4. Kami, Dari Jampe Jokowi Akan Mengawal Kasus Ini Sampai Tuntas, Dan akan segera Mengirimkan Surat Kepada Pihak Jaksa Agung Muda Pengawas Di Jakarta.

(Red)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: