Proyek Jalan Kampung Pangenetan Diduga Asal Jadi dan Abaikan UU KIP

SERANG (KM) – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih ditemukannya pengerjaan proyek yang diduga dikerjakan secara asal-asalan oleh kontraktor, menunjukkan betapa lemahnya proses pengawasan oleh pemerintah setempat.

Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan pengecoran jalan beton dilokasi Kampung Pangenetan, Desa Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang tidak terlihat papan informasi proyeknya.

Atas temuan tersebut, Darmin selaku Pjs Desa Damping, mengatakan akan mencoba mengonfirmasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) nya.

“Dan papan informasi bukan tidak dipasang, saya bikin dua dan dipasang depan belakang, tetapi ada yang nyopotin dan ada yang ngambil,” jelas Darmin kepada Kupasmerdeka.com 29/11.

Sementara itu, saat ditemui di Kantor Desa Damping, Nadi yang bertindak sebagai TPK mengaku sudah beberapa kali menegur Kepala pendor pekerja dilapangan untuk memperbaiki pengerjaannya, namun tidak digubris oleh mereka.

Dari pantauan salah satu warga Pangenetan yang enggan disebutkan namanya, mengatakan “Saya berkali kali datang ke lokasi pengerjaan proyek pengecoran jalan beton Kampung Pangenetan Desa Damping, ditemukan banyak sekali kejanggalan dan dalam pengerjaannya pun terkesan asal jadi,” ujarnya.

Advertisement

“Karena dari fakta dilapangan yang sudah sekitar dua minggu berturut-turut dilokasi proyek hingga selesainya pekerjaan, tidak terlihat papan informasi sama sekali,” lanjutnya.

“Terlihat pengerjaan pun asal-asalan bukannya di urug batu pengerasan, malah pinggir papan pengecoran digali tanah tersebut dilempar di tengah-tengah yang mau di cor,” ungkapnya lagi.

“Jalan dataran tinggi yang ada batunya pun digali oleh para pekerja, diratakan bukannya ditambah batu split pengerasan, malah yang ada digali dan diduga ketebalan coran pun tidak sesuai spekulasi volume,” bebernya.

“Adanya temuan tersebut sangat jelas, anggaran Dana Desa DD dalam melakukan pengawasan minim, ini uang rakyat dan ini bukan uang pribadi atau perusahan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, setiap pelaksanaan proyek pemerintah hendaknya mengikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah, dimana setiap lembaga publik, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah bisa mempublikasikan profil, kinerja, eksport kegiatan dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas serta akuntabilitas.

Reporter: Ade irawan

Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: