Diduga Asal Jadi Dalam Pengaspalan Jalan Mangunjaya, Aktivis Minta Blacklist Kontraktor

Pengaspalan Jalan Wahana Bakti Desa Mangunjaya Tambun Selatan (Dok.KM)

BEKASI (KM) – Jelang akhir tahun 2021, sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan, diantaranya proyek pengerjaan pengaspalan (Hotmix) yang baru selesai beberapa hari lalu namun kondisi jalannya sudah terlihat terkelupas.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Sifa Mandiri tersebut tepatnya berlokasi di jalan Wahana Bakti, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Adapun dugaan kerusakan jalan akibat tipisnya gelaran aspal.

Parahnya lagi, tidak hanya kondisi aspal saja yang sudah terjadi kerusakan, dari segi penebalan pun waktu awak media melakukan pengukuran dengan menggunakan alat sigmat digital, ditemukan rata-rata untuk volume ketinggian kurang dari spesifikasi 3 cm yang sudah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dari informasi yang dihimpun KM, Kontraktor CV. Sifa Mandiri juga mengerjakan proyek pengaspalan di jalan Manunggal Setia Mekar, namun kegiatan tersebut juga diduga tidak sesuai spesifikasi jumlah volume pengiriman tonase material aspal.

Sementara itu, Dede Chairul selaku PPTK pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) saat dimintai tanggapan soal kegiatan yang dikerjakan CV Sifa Mandiri, mengatakan kalau pihaknya akan segera mengkroscek informasi terkait kerusakan aspal tersebut.

“Kita akan segera kroscek ke lapangan, dan meminta kepada kontraktor untuk merapihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan PHO (Provisional Hand Over), karena saya tidak mau terima hasil dengan kondisi seperti itu, saya juga sudah komunikasikan ke Konsultan dan Pengawas, agar Kontraktor segera merapikan kegiatan yang sudah terjadi kerusakan,” ujar Dede kepada KM di ruang kerjanya.

Advertisement

Menanggapi pernyataan PPTK yang hanya menegur kontraktor untuk merapihkan proyek yang dikerjakannya, Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo, menyatakan bahwa hal itu adalah bahasa normatif.

“Seharusnya PPTK melakukan tindakan tegas kepada kontraktor, minimal buat surat rekom pemotongan dan ajukan ke pihak Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) agar mereka menganalisa hasil pemotongan,” jelasnya.

“Untuk kedepannya, kontraktor seperti itu jangan diberi pekerjaan lagi, bila perlu blacklist perusahaannya, karena masih banyak pengusaha kontraktor yang bekerja secara profesional,” ucap Yanto kepada kupasmerdaka.com Selasa (23/11).

Lebih lanjut, Yanto mempertanyakan tugas dan tupoksi Dede Chairul sebagai PPTK, karena dari hasil menilai, seperti orang yang tidak paham tentang teknis.

“Dari bahasa penyampaian saja, waktu dikonfirmasi media, dirinya hanya melakukan peneguran untuk merapihkan, sudah jelas-jelas itu kerjaan ada pengurangan spesifikasi volume, sehingga sampai terjadi kerusakan aspal,” cetusnya.

“Saya meminta kepada Kepala Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi agar memberikan sanksi tegas kepada PPTK yang tidak menjalankan tupoksinya,” tegasnya.

Reporter : KM Bekasi

Editor : Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: