Realisasi DOB Kabupaten Bogor Barat Hanya Menunggu Pencabutan Moratorium

Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyuwijaya saat diwawancarai wartawan Kupasmerdeka.com di Pasar Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Sabtu siang 02/09/2021 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyuwijaya saat diwawancarai wartawan Kupasmerdeka.com di Pasar Leuwisadeng Kabupaten Bogor, Sabtu siang 02/09/2021 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

BOGOR (KM) – FSMBB (Forum Silaturahmi Masyarakat Bogor Barat) menggelar acara “Ngopi Bareng Jilid 2” dengan tajuk diskusi “Dobrak dan Cabut Moratorium untuk Mempercepat DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Bogor Barat” pada Sabtu pagi 2/10 di Pasar Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Awal mula aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat muncul sebagai sikap masyarakat atas terbitnya SK (Surat Keputusan) Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi daerah tingkat I Jawa Barat dalam jangka panjang.

Turut hadir pemateri dalam acara tersebut yakni Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya. Menurutnya, tidak ada masalah bila sampai saat ini DOB Kabupaten Bogor Barat belum terealisasi, karena semua masih menunggu berakhirnya moratorium.

“Tidak ada masalah, Kabupaten Bogor Barat yang kemudian dirasakan oleh semua DOB se-Indonesia karena ada 325 lebih usulan yang sedang menunggu moratorium,” jelas Asep.

“Seandainya menjadi DOB dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa, Kabupaten Bogor Barat Diperkirakan akan memperoleh PAD sebesar kurang lebih Rp298 miliar,” tutur Asep.

Namun saat ditanya mengenai pemilihan tempat Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat, Asep Wahyuwijaya menjawab semuanya akan dikaji terlebih dahulu, karena berkas DOB Kabupaten Bogor Barat sudah dipenuhi dan diberikan ke Kemendagri.

“Itu teknis letak Ibu Kota nanti akan ada kajian, DOB itu mensyaratkan 2, kewilayahan dasar dan jumlah penduduk, dua-duanya sudah dipenuhi, berkasnya sudah ke Kemendagri, nah nanti mereka mengkaji dimana ibu kotanya, dimana hotel segala macamnya, tim panel ahli yang akan mengkaji potensi ke depan, jadi proses substantifnya itu akan bekerja, setelah itu baru ketok palu baru selesai,” terangnya.

“Akan tetapi itu menunggu RPP nya menjadi PP, dari UU 23 tahun 2014, moratorium terjadi terus karena PP nya belum ada, mangkanya stuck disini, bukan cuma Bogor Barat, di Jawa Barat ada 3, yakni Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara, kemarin nambah lagi Bogor Timur dan semua itu akan diuji oleh Kemendagri,” lanjut Asep Wahyuwijaya.

Saat disinggung wacana jalan tambang di Kabupaten Bogor Barat, Asep mengatakan jika untuk saat ini, PT. Jasa Sarana akan mencari mitra untuk merealisasikan wacana tersebut.

Sementara itu, pemateri lainnya Prima Gandhi, dosen Sekolah Vokasi dan Dosen di Program Studi Ekonomi Lingkungan FEM (Fakuktas Ekonomi Manajemen) IPB mengatakan bahwa pihaknya akan mengizinkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian ekonomi di Kabupaten Bogor Barat yang akan mekar.

“Ekonomi daerah kan bagus ya, untuk perataan ekonomi dan juga pelayanan masyarakat, yang jelas kita akan support, misalkan dari data yang harus diperlukan, ada penelitian-penelitian yang harus dilakukan kita dari LPMM IPB siap dan bahkan kita akan siap melakukan penelitian, jadi mahasiswa-mahasiswa kita fokuskan meneliti aspek di Bogor Barat terkait dengan pemekaran, ya kalaupun syaratnya sudah ada, nanti yang kurang-kurang akan kita lengkapi kan,” ungkap Prima Gandhi.

Advertisement

Prima menambahkan, jikalau situasi sudah normal, dirinya sangat mendukung apabila mahasiswanya melakukan TA (Tugas Akhir) di Kabupaten Bogor Barat.

“Ya mungkin kalau nanti mahasiswa sudah normal sudah open karena kan kita tau lah, mahasiswa di IPB kan rata-rata banyak yang dari luar ya, nah ketika nanti pembelajaran sudah normal, sudah offline tidak online, kalau online kan sulit mereka untuk datang ke sini, kita berharap pandemi ini segera berlalu nanti mahasiswa-mahasiswa bisa melakukan penelitian Tugas Akhir yang terkait dengan Bogor Barat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat FSMBB, Lulu Azhari Lucky yang akrab disapa Ki Jalu, menegaskan bahwa moratorium Kabupaten Bogor Barat ini tinggal memunggu pencabutan di Presiden Indonesia dan DPR RI.

“DOB Bogor Barat itu sudah final hanya tinggal di tangan Presiden Indonesia Joko Widodo dan DPR RI untuk mencabut moratorium, sebetulnya kegiatan begini bagaimana kebijakan yang sudah diambil oleh Pemerintah Daerah yang sudah diambil dalam hal ini kabupaten, juga provinsi yang sudah mengeluarkan Perbup, bahwa adanya Kabupaten Persiapan Bogor Barat inilah perlu didukung infrastruktur artinya infrastruktur penunjang Kabupaten Bogor Barat ini harus dibarengi dengan regulasi dari kabupaten induk dan juga dari Provinsi,” tegas Ki Jalu.

Ke depan, Ki Jalu menyatakan akan membuat Ngopi Bareng Jilid III di Perkebunan Cibodas, yang HGU (Hak Guna Usaha) nya sudah habis dan akan dikemas pra integritas Wakil Rakyat.

“Mah berikutnya saya akan gagas dalam bentuk FGD cuma tidak diruangan tapi rencananya di perkebunan Cibodas karena di wilayah kita di Bogor Barat ada perkebunan yang HGU (Hak Guna Usaha) sebentar lagi habis, sudah tidak produktif, pasti di Rumpin, kita akan kemas, jadi akan ada semacam Pra Integritas para wakil rakyat yang berangkat dari wilayah Kabupaten Bogor khusunya Bogor Barat, dari anggota Dewan Kabupaten, Provinsi Jawa Barat sampai Pusat kita akan minta pakta integritasnya untuk percepatan pembangunan jalan kemacetan dari Leuwiliang sampai Bubulak,” tandas Ki Jalu.

Reporter: HSMY

Editor: Sudrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: