Gubernur Jambi Tegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi Atasi “Illegal Drilling”

JAMBI (KM) – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi pengeboran minyak yang dilakukan secara ilegal, salah satunya di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

Komitmen ini disampaikan Gubernur dalam briefing dengan Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif, yang hadir ke Provinsi Jambi untuk melihat langsung site illegal drilling, Jumat (15/10), di ruang VIP Bandara Sultan Thaha.

Kunjungan kerja Menteri ESDM ke Provinsi Jambi ini diagendakan melakukan flyover site pengeboran ilegal itu dengan didampingi oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, perwakilan SKK Migas, dan perwakilan dari Pertamina.

Disampaikan Al Haris bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi dalam menangani pengeboran minyak ilegal. “Pengeboran minyak tanpa izin atau illegal drilling, dalam beberapa tahun belakangan marak terjadi di Provinsi Jambi. Ekploitasi minyak bumi tanpa izin banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Awalnya hanya ada beberapa sumur. Penambangan minyak secara tradisional tumbuh subur dan menjadi ladang bisnis baru,” ujar Al Haris.

Dalam wawancaranya usai melakukan fly over Al Haris kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi bagi sumur sumur yang selama ini menjadi masalah. “Hari ini beliau melihat langsung pengelolaan minyak, sumur-sumur di Jambi, maka hari ini beliau melihat langsung kondisi sumur-sumur yang terbakar itu. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi, supaya terakomodir kepentingan masyarakat, sehingga banyak sumur-sumur yang selama ini menjadi masalah itu akan bisa dilegalkan,” kata Al Haris lagi.

Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, usai melakukan fly over menyatakan bahwa dari hasil peninjauan tersebut terlihat terjadinya kebakaran. “Peninjauan tadi ke daerah Bajubang, dan dari yang kita lihat terjadi kebakaran, dan saat ini kondisi apinya sudah mulai kecil tapi akan segera kami lakukan pemadaman, ini ada Direksi Pertamina, sudah saya minta untuk dipercepat mengeluarkan peralatannya dan melakukan pemadaman, hari ini juga tiba .Dan tadi kita kita sudah melakukan pengamatan dan mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan,” ungkap Arifin Tasrif.

Dijelaskan Arifin lagi, bahwa langkah-langkah kebijakan ke depan khususnya untuk meredam kegiatan di sana. “Yang kita buat saat ini arahnya pendekatan melalui peraturan dan juga dari kebijakan kemanusiaan, dan  aturan-aturan yang ada. Ini sedang kita susun supaya kita ingin mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kemungkinan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, kita juga ingin memberdayakan masyarakat contohnya bisa dilakukan kegiatan ekonomi yang kita juga bisa mengupayakan suatu pola kerjasama anak dan bapak angkat,” ungkap Arifin. 

(ADV)