Dinilai Arogan dan Seenaknya Rusak Properti Organisasi, Kuasa Hukum IPJI Ancam Somasi Ade Yasin

BOGOR (KM) – Buntut pencabutan papan nama Sekretariat DPC Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, menuai reaksi keras dari petinggi dan anggota dari organisasi yang mewadahi kaum penulis dan jurnalis tersebut.

Reaksi keras juga muncul dari berbagai elemen organisasi pers lainnya, termasuk dari MIO INDONESIA yang turut terusik atas tindakan pengrusakan dan pencabutan plang nama yang dinilai tebang pilih oleh DPKPP Kabupaten Bogor tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Hadi Purwanto, salah seorang Ketua yang membidangi Advokasi Hukum dan Ham pada DPP MIO INDONESIA.

“Sikap arogansi yang ditunjukan oleh DPKPP tersebut sangat mencederai dan dinilai telah menginjak-nginjak martabat kewibawaan sebuah organisasi, semestinya dinas tersebut bisa menjalankan prosedurnya itu dengan baik, tidak dengan cara ujug-ujug seperti itu,” ujar Hadi, saat ditemui awak media di ruangan kantornya di Kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat 10/9.

Hadi juga menyebutkan adanya kebijakan yang ditengarai tebang pilih dan tidak adil dalam pelaksanaan penertiban plang reklame oleh DPKPP Kabupaten Bogor dilapangan.

“Banyak baliho dan juga properti lainnya milik beberapa partai politik yang terpasang di jalan-jalan kok itu dibiarkan!?,” cetus Hadi.

“Ini harus dituntaskan dan kami selaku bagian dari masyarakat pers, merasa tersinggung dengan adanya gaya seenak udel yang diperlihatkan dinas tersebut, yang bertindak macam maling, membongkar dan merusak properti milik orang lain, tanpa dilakukan prosedur yang jelas,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Penasehat MIO INDONESIA, Pitra Romadon, yang mengaku dirinya siap 1000 persen mendukung langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pihak DPP IPJI dengan melakukan somasi kepada Bupati Kabupaten Bogor selaku pimpinan daerah yang membawahi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tersebut, yang dinilainya telah bertindak arogan juga diskriminatif.

Disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa tindak pengrusakan dan pencabutan papan nama milik DPC IPJI Kabupaten Bogor tersebut, berawal dari adanya surat yang dikeluarkan DPKPP No. 973/2398.PP.DPKPP, tertanggal 2 Juni 2021, yang berisikan tentang pemberitahuan terkait penertiban papan reklame yang berada dijalur pedestrian.

Namun surat itu, sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan surat teguran lainnya, sehingga pada tanggal 1 September 2021, sekitar Pukul 14.10 WIB, menurut saksi mata, terlihat ada beberapa oknum petugas yang tidak menggunakan seragam mengunakan mobil pickup berplat merah, langsung turun ke titik lokasi papan nama milik DPC IPJI Kabupaten Bogor tersebut terpasang dan petugas itu memotong papan nama tersebut dan mengangkatnya kedalam mobil pickup yang mereka bawa.

Sumber juga menyebutkan, bahwa sebelum terjadinya pencabutan plang nama itu, diawali adanya kehadiran seorang wanita mengenakan seragam PNS yang melongok Kantor IPJI yang saat itu sedang kosong, tidak ada pengurusnya yang berada di kantor tersebut.

“Lalu tak berselang lama, datang rombongan petugas tidak berseragam itu dan langsung lakukan pemotongan plang nama itu,” ujar sumber menjelaskan.

Atas peristiwa tersebut, anggota IPJI pun melakukan investigasi dan mencari kebenaran terkait info yang didapat dilokasi kejadian.

Dan, ternyata informasi itu benar adanya, setelah anggota IPJI melakukan telusuran, menemukan potongan papan nama IPJI yang tersimpan di Gudang DPKPP.

Selanjutnya Kuasa hukum IPJI, Ricardo SH langsung membuat surat somasi kepada DPKPP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan melawan hukum tersebut,.

“Harus nya Dinas memberikan surat teguran ke 1 dan ke 2 dan terakhir surat Eksekusi jika tidak diindahkan baru melakukan eksekusi,” jelas Ricardo.

Dijelaskan lebih jauh oleh Ricardo, bahwa apa yang telah dilakukan oleh petugas DPKPP Kabupaten Bogor tersebut, sebagai
satu tindakan pelanggaran pidana yang masuk dalam pasal 406 ayat 1 KUHP.

Hingga berita ini dinaikan, pihak DPC IPJI Kabupaten Bogor masih melakukan kordinasi dengan DPW IPJI Jabar dan DPP IPJI untuk meminta bantuan moril ataupun materil terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan DPKPP Kabupaten Bogor.

Reporter : Red

Editor : Sudrajat

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: