Kejari Kota Bogor Janji Usut Soal 23 Hektare Tanah Negara yang Disulap Jadi Milik Braja Mustika

BOGOR (KM) – Permasalahan aset negara dan tunggakan pajak pada objek yang berada di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus menerus menjadi sorotan publik.

Publik kini bertanya-tanya kenapa aset negara yang pernah menjadi persoalan hukum tersebut tidak pernah terusut secara terang benderang. Merunut ke belakang, dilansir dari website Kejaksaan Agung RI, pada kasus pengalihan hak atas tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Tegal Sapi, Kelurahan Menteng pada tahun 1993, Arif Daryanto sang pengusaha PT. Triyosa Mustika (Braja Mustika) diduga membaliknamakan tanah seluas 24 hektar dengan menghapus Hak Pemilikan Lahan Pemkot Bogor menjadi milik pribadi. Kasus ini dihentikan karena kadaluwarsa atau lewat batas waktu sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (3) KUHP .

Pasal 78 ayat (3) KUHP menyatakan, kewenangan menuntut pidana dihapuskan terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun. Karena tindak pidana sudah kadarluwarsa, penyidik mengeluarkan SP3 No. Print 10/f.2/fd.1/12/2012 tgl 10 Desember 2012.

Lalu, bagaimana status hak tanah tersebut sekarang? Menurut informasi yang dihimpun KM, aset tanah negara tersebut masih terus diperjualbelikan, serta terus diraup keuntungannya bukan untuk negara ataupun pemerintah daerah. Padahal jelas Arif Daryanto dari PT. Braja Mustika ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga membaliknamakan tanah seluas 24 hektar dengan menghapus Hak Pemilikan Lahan Pemkot Bogor menjadi milik pribadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, benang kusut permasalahan terkait aset negara yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, masih belum ditemukan ujungnya. Sebuah Surat Keputusan (SK) pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada pihak swasta, yang diserahkan pada tahun 1992 atas tanah seluas 234.710 meter persegi tersebut bagai mahluk tak kasat mata yang tidak tercacat dalam pembukuan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan juga mempertanyakan awal mula dan catatan SK Wali Kota Bogor tahun 1992 tersebut.

“Terkait dengan pelepasan HPL 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada PT. Triyosa Mustika, seharusnya SK Wali Kota tahun 1992 pelepasan hak tersebut tersimpan dalam arsip Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Nah ini yang harus dibuka seperti apa bunyi SK tersebut,” ungkap Anita beberapa waktu lalu.

“Ya karena seharusnya ini tersimpan di arsip, kami (DPRD) juga berharap bisa diinformasikan tentang apa yang tertuang dalam SK tersebut. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang tertuang dalam SK, hingga Pemkot melepaskan HPL nya ke pihak badan hukum swasta,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Advertisement

Tentunya, lanjut Anita, terkait dengan panasnya pemberitaan aset negara yang ada beberapa hari ke belakang ini, pihaknya akan meminta Bagian Hukum Pemkot, BKAD atau BPN untuk memeriksa kembali SK Wali Kota tahun 1992 itu.

“Jadi untuk saat ini, kami hanya bisa memberi informasi sejauh itu saja kepada masyarakat luas. Komisi I siap mengawal agar aset-aset Pemkot Bogor aman semua.”

“Saat ini kita sama-sama tunggu saja SK Wali Kota tahun 1992 yang dimaksud di atas tersebut, di situlah saya kira akan kita tentukan pertimbangan Pemkot Bogor dulu, sampai melepas HPL nya,” tegas Anita.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, perihal kegaduhan aset negara yang ada di Kecamatan Bogor Barat Kota, dirinya akan menelusuri catatan-catatan dalam aset pemerintahan Kota Bogor.

“Ya akan kami (BKAD) pelajari dulu, dan juga akan mencari segala catatan yang ada, terutama SK Wali Kota Bogor tahun 1990 itu dan juga penyerahan HPL ke pihak ketiga tersebut,” ungkap Denny kepada kupasmerdeka.com, beberapa waktu lalu.

“Karena catatan tersebut sudah melalui beberapa generasi kepemimpinan dan juga kefungsian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor kala itu, tidak seperti sekarang yang berada di bawah naungan Kementerian,” katanya.

Sementara itu, sekelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) yang terus mengawal permasalahan tersebut, menyampaikan aspirasinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

“Harapan kami melalui Kejari Kota Bogor permasalahan aset dan pajak ini harus terang benderang. Karena kami yakin aparat hukum dalam ini Kejari Kota Bogor dapat mengusut tuntas hingga publik tidak lagi bertanya-tanya,” ungkap Koordinator GEMPPAR Sihol usai menyerahkan data awal ke Kejari Kota Bogor, Kamis 5/8.

“Ya kami tidak banyak komentar, sesuai dengan komitmen pihak Kejari Kota Bogor, akan segera melakukan langkah- langkah yang sesuai dengan segala peraturanya terhadap permasalahan ini,” tegas Sihol singkat.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Intelgen Kejari Kota Bogor Ario Wicaksono menyambut baik informasi dan data-data yang disampaikan GEMPPAR.

“Intinya kami tampung aspirasi dan data kawan-kawan ini. Akan dipelajari dan perkembangan akan terus kita komunikasikan,” ungkap Ario.

“Ya sambil kita menunggu karena akan ada pergantian Kepala Kejaksaan diminggu ini. Jadi mohon bersabar, kita akan terus berkomunikasi seperti apa nanti ke depan dengan dugaan permasalahan pajak dan aset ini,” tegas Ario singkat.

Reporter: lipsus ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: