Aktivis Desak Kejari Kota Bogor Usut Tuntas Perampasan Lahan Negara Seluas 24 Hektare di Kelurahan Menteng

Ilustrasi mafia tanah
Ilustrasi mafia tanah

BOGOR (KM) – Pasca aksi unjuk rasa mahasiswa dan pemuda yang menuntut agar aparatur hukum dan Kementerian Kesehatan RI mengusut tuntas dugaan perampasan aset negara dan tunggakan pajak aset miliknya yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, kini sorotan publik kembali kepada lahan itu, di mana pernah terjadi sebuah konflik yang disebut ‘Tegal Sapi Berdarah’, konflik perebutan lahan yang konon katanya memakan banyak korban jiwa.

Tidak banyak informasi yang didapat terkait awal mula peristiwa tersebut, namun, menurut informasi yang dihimpun kupasmerdeka.com, konflik itu berawal dari perebutan sebuah lahan seluas 234.710 meter persegi aset negara yang tersurat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1990 milik Pemerintah Kotamadya Bogor. Catatan tersebut pun diakui dan terdata di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor.

Koordinator GEMPPAR Ali Topan Vinaya menilai kejadian ini berawal dari lahirnya surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 655/MENKES/SK/XII/1990, Tentang Penghapusan Inventaris Tanah Departemen Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Bogor Propinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Dr. Adhyatma MPH Pada 05 April Tahun 1990 kala itu.

“Pada Januari tahun 1992, ada SK Wali Kota nomor 593/SK.02-Um/1992 Jo. Berita Acara Serah Terima Tanggal 25 Mei 1993 Nomor 593.5/BA-03/Pemb.
yang secara sah Pemkot Bogor melepas tanah seluas 234.170 meter persegi kepada PT. Triyosa Mustika,” ungkap aktivis yang akrab disapa ATV tersebut kepada awak media, Senin 5/7.

Hal itu sempat menjadi sorotan Legislatif Kota Bogor perihal SK Wali Kota tahun 1992 tersebut. Salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan.

“Sejak awal tahun 2021 ini dengan komposisi Komisi I DPRD Kota Bogor yang baru, kami sudah memberikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor untuk melakukan inventarisir aset-aset Pemkot Bogor. Kita hanya ingin mengantisipasi agar aset Pemkot tidak ada yang lepas atau hilang lagi ke pihak lain,” ungkap Anita kepada kupasmerdeka.com, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan pelepasan HPL 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada PT. Triyosa Mustika, Anita menyampaikan, seharusnya SK Wali Kota tahun 1992 pelepasan hak tersebut tersimpan dalam arsip BPKAD Kota Bogor. “Nah ini yang harus dibuka seperti apa bunyi SK tersebut,” katanya.

Bahkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ikut angkat bicara terkait benang kusut permasalahan aset negara di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tersebut.

“Sehubungan dengan adanya informasi pemecahan hak dari aset yang disinyalir milik pemerintah menjadi titik poin bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk kembali menata dan merapikan aset-asetnya. Karena bagaimanapun aset milik pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kota, adalah milik negara,” ungkap Atang.

“Yang menjadi poin utamanya, jangan sampai kepemilikan milik negara ini dimanfaatkan secara individual apalagi privatisasi, tanpa ada kompensasi kepada negara itu sendiri,” tambah politisi PKS tersebut.

Namun bak asap yang hilang begitu saja, proses dan kejelasan dari dugaan adanya penyerobotan tanah negara tersebut hanya berakhir di kata-kata tanpa tindakan nyata.

Menurut ATV, pada tahun 2011, mantan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bogor yang juga Kepala Perluasan Lapangan Golf Bogor, Alfian Husein, melaporkan masalah ini kepada Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus, Jasman Panjaitan, dimana dari laporan tersebut membentuk tim.

“Ya dari penyidikan tersebut, 21 September 2012 penyidik telah menemukan tindakan melawan hukum, yaitu membalik namakan tanah negara seluas 24 hektare yang terletak di Tegal Sapi Kelurahan Menteng Bogor Barat Kota Bogor, yaitu penghapus hak penggunaan lahan menjadi milik pribadi,” jelas ATV.

Namun, lanjut ATV, kasus ini ditutup karena dari hasil gelar perkara, diketahui kejadiannya sudah kadaluarsa sebab berlangsung tahun 1993 silam.

“Hingga saat ini aset negara di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor itu masih digarap keuntungannya oleh seseorang yang sifatnya pribadi, tanpa kejelasan payung hukumnya seperti apa? Ini jelas harus diusut tuntas,” ujar ATV.

“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk kembali membuka dan melakukan proses hukum yang ada, karena hingga saat ini tidak ada kejelasan hukum pada oknum-oknum yang telah merampas tanah negara di Kota Bogor ini,” tutup ATV.


Reporter: ddy

Advertisement

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: