Wisata Pantai Pondok Bali Dibuka, Aktivis: “Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas”

SUBANG (KM) – Kendati pandemi covid-19 belum berakhir, Perum Perhutani Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, membuka kembali tempat wisata Pantai Pondok Bali. Dari pantauan media KM, wisata pantai ini dibuka oleh pihak Perhutani sejak 25 Mei 2021 dengan area sekitar 20 hektar di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang. Tempat ini dikelola oleh CV. Satu Putri.

Terkait pembukaan tempat wisata ini, aktivis pemerhati lingkungan asal Pamanukan, Subang, Hendrik mengkhawatirkan munculnya klaster covid-19 dan pelanggaran protokol kesehatan.

“Yang menjadi masalah bukan tanah Perhutani ataupun Pemda tidak dilibatkan dalam pembukaan atau pengelolaannya. Tapi dibukanya wisata berpotensi timbulkan kerumunan tentunya tidak sesuai program pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19,” katanya pada Minggu 13/6.

“Mungkin ada pengunjung dari luar berasal dari zona merah ataupun yang sudah terkena covid-19, di sisi lain pengelola merasa senang menghitung hasil (tiket masuk) sementara bagi masyarakat pengunjung lainnya malah menjadi petaka terkena covid-19,” tambahnya.

Advertisement

“Para  penegak hukum harus bertindak tegas dengan  tidak pandang bulu untuk menutup wisata Pondok Bali,” tegas Hendrik.

Tokoh masyarakat asal Legonkulon Teguh YN mengungkapkan bahwa surat edaran Sekda Subang untuk menutup sementara terkait wisata, waktu  menjelang hari raya belum dicabut.

“Dan pada saat itu sebagai garis depan, Polsek Legonkulon menutup jalan dan memutar balik wisatawan yang masuk Pondok Bali dengan alasan covid-19,” ungkapnya.

“Ironisnya, saat ini masyarakat bingung ketika ada kerja sama Perhutani dan CV. Satu Putri dalam pengelolaan wisata Pondok Bali dan terkesan Polsek Legonkulon membentenginya,” katanya.

Teguh mengatakan kerjasama Perhutani dan CV. Satu Putri terkesan tidak jelas seperti apa kerjasamanya.

“Pasalnya pemerintahan setempat seperti Disparpora juga pemerintah setempat (Kecamatan  Legonkulon dan Desa Mayangan) tidak menerima tembusan apapun padahal di kabupaten lain menyangkut pengelolaan obyek wisata selain Disparpora, Kecamatan dan Desa turut dilibatkan,” pungkasnya.

Reporter : lily_MSR

Editor : MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: