KUPAS KOLOM: Anggaran Kemen PUPR Rp 131,82 Triliun Rawan Korupsi

Proyek Ciujung Priorty Civil Works (foto: ijintender.co.id)

Oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA)

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tahun 2021 melambung tinggi. Meskipun ada refocusing untuk covid-19 sebesar Rp17,99 triliun. Anggaran awal Rp149,81 triliun menjadi Rp131,82 triliun.

Dibanding anggaran yang dihabiskan tahun 2020 Rp75,6 triliun, kenaikannya cukup fantastis sebesar Rp56 triliun.

Center for Budget Analysis menilai anggaran Kemen PUPR yang fantastis berpotensi besar disalahgunakan karena masih banyak persoalan yang belum dituntaskan. Berikut penjelasannya:

Pertama, 9 program dari 13 program utama Kemen PUPR kami nilai tidak produktif. Contohnya program penelitian di tahun 2020 menghabiskan Rp365,1 miliar, belum lagi program untuk sarana prasarana pejabat Kemen PUPR tahun 2020 sangat besar Rp235,7 miliar, serta program pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar Rp239,8 miliar. Program tidak produktif ini akan terus dijalankan Kemen PUPR dan menjadi beban keuangan negara.

Di sisi lain, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan khusus tahun 2019 terdapat 130 kasus pada Kemen PUPR dan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 998,3 miliar.

Hal ini juga sangat paradoks karena setiap tahunnya Kemen PUPR memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PUPR setiap tahunnya dengan anggaran di atas Rp100 miliar.

Jika ditotal, rata-rata anggaran tidak produktif Kemen PUPR setiap tahunnya memboroskan anggaran sebesar Rp2,7 triliun.

Selanjutnya, aturan yang dikeluarkan Kemen PUPR terkait proyek infrastruktur (Permen 07/PRT/M/2019) kami anggap banyak masalah. Salah satunya bobot penilaian teknis dibanding penilaian harga sangat jomplang 70:30. Hal ini bisa berdampak nilai proyek yang dijalankan Kemen PUPR mahal dan boros.

Contohnya dalam proyek Ciujung Priority Civil Works Package 3 tahun 2020 dimenangkan PT. Pembangunan Perumahan dengan nilai proyek Rp248,4 miliar. Nilai proyek ini sangat mahal dibanding tawaran PT. CPK senilai Rp233,3 miliar, meskipun ada selisih Rp15 M tapi kalah karena masalah penilaian teknis.

Berdasarkan catatan di atas, Lembaga CBA meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Basuki karena di bawah kepemimpinannya banyak pemborosan anggaran. Selain itu pihak penegak hukum khususnya KPK harus segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek PUPR.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: