Kasus Overlap Tanah Jadi Penyebab Lambannya Pembebasan Lahan Tol Cijago Seksi III

DEPOK (KM) – Pembebasan lahan Tol Cijago seksi III di kawasan Limo, Kota Depok, masih meninggalkan sejumlah masalah. Pasalnya, dalam pembebasan lahan oleh PT ACP terjadi overlap tanah milik warga.

Lilin Suharlin, salah satu warga yang tanahnya overlap kepada wartawan mengaku kecewa karena dua bidang tanah miliknya dengan total luas tanah sekitar 2.000 meter persegi ternyata overlap dengan tanah yang diklaim oleh PT ACP.

Dilansir dari indoposonline.id, Lilin mengatakan bahwa persoalan tanah miliknya baru dia ketahui saat akan menerima uang ganti rugi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Cilodong, Depok.

“Saat itu mau pembayaran, saya kaget karena katanya tidak bisa, tanahnya overlap (tumpang tindih),” beber Lilin pada wartawan di kawasan Margonda, Depok, Selasa (25/5) lalu.

Lilin menjelaskan, tanah miliknya ini termasuk yang diplot PT ACP. “PT ACP itu membeli secara lelang kepada PT Wisma Mas. Tapi masalahnya mereka tidak mengkroscek dahulu tanahnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lilin mengaku tidak hanya dirinya saja yang tanahnya mengalami overlap. Sejumlah warga sekitar mengalami nasib yang sama. Mereka saat ini sedang menunggu hasil proses pengukuran ulang dari BPN.

Hal senada juga diungkapkan Udin K, warga lainnya yang mengalami nasib serupa. Menurutnya, tanah miliknya yang overlap dengan tanah milik PT ACP lebih luas dibandingkan milik Lilin. Adapun tanah miliknya seluas 3.441 meter persegi.

“Saya pernah menjabat sebagai Ketua RW di lingkungan ini. Jadi kita punya surat-surat yang sah dan benar, tanahnya yang mana saja punya PT dan warga kita juga tahu,” ujar Udin di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kota Depok Dwi Setyono saat dikonfirmasi wartawan mengaku tidak terlalu mengetahui persoalan tersebut.

Advertisement

“Yang lebih kompeten itu bidang pengukuran, kalau kita pengadaan tanahnya hasil dari pemetaan. Ada dua peta, masing – masing peta nomor bidangnya. Nah ternyata setelah diadakan verifikasi digabung terdapat tumpang tindih (overlap). Nah, ini yang mengetahui adalah (bidang) pengukuran,” ujar Dwi pada wartawan di kantornya.

Dwi juga mengakui jika ada overlap yang terjadi saat proses pengukuran tanah berlangsung.

“Iya overlap, ini kan bagian pengukuran. Jadi menurut pengukuran di situ ada overlap termasuk tanah ibu Lilin dengan PT. ACP. Sebenarnya keduanya sudah pernah datang, sudah mediasi lakukan pengukuran, hasilnya sampai sekarang diproses oleh bagian pengukuran. Makanya untuk lebih jelasnya ke bagian pengukuran,” jelasnya.

Soal lebih kuat surat yang dimiliki antara Lilin dengan PT ACP, Dwi mengaku pihaknya tak bisa menentukan hal tersebut, karena bukan ranahnya.

“Siapa yang lebih kuat datanya itu kita enggak bisa menilai, pengadilan itu. BPN hanya sebatas mediasi. Bu Lilin dilibatkan pengukuran dan tahu tanahnya overlap,” bebernya.

Dwi menambahkan, bahwa Lilin telah mengetahui ada overlap yang terjadi sebelum proses pembayaran hendak dilakukan.

“Sebelum itu, sudah diketahui. Enggak tiba-tiba pas mau pencairan. Informasi dari pengukurannya ada overlap sebidang tanah. Jadi untuk kepastiannya bisa langsung ke bagian pengukuran,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Depok Dona mengarahkan agar konfirmasi polemik tanah tersebut dikirimkan pada Dwi Setyono. “Betul, ke Pak Dwi ya itu yang pas,” tutupnya.

Reporter : Sudrajat

Editor : HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: