GEMPPAR Siap Geruduk KPK dan Kemenkes Terkait Dugaan Penyimpangan Pajak

Ilustrasi demonstrasi (sumber: hukumonline)

BOGOR (KM) – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) berjanji akan menggeruduk kantor Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 7/6 mendatang. Demikian disampaikan Koordinator GEMPPAR Ali Taufan Vinaya, Sabtu 5/6.

“Terbentuknya presidium karena kami memiliki visi dan misi yang sama, negara tidak boleh kalah oleh para komplotan penjahat, dan negara juga tidak boleh diam saja ketika asetnya diambil oleh orang-orang yang ingin memperkaya diri melalui cara-cara tidak benar,” ujarnya.

“Kita sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya sejak beberapa hari lalu, dan konsolidasi dengan teman-teman hari ini,” tambah pria yang akrab di sapa ATV tersebut.

ATV juga menyampaikan, pihaknya akan datang ke Kantor Kementerian Kesehatan untuk menuntut terkait tunggakan pajak Bogor Golf Club (BGC) milik Kementerian Kesehatan yang berada di Jalan Dr. Sumeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

“Ya objek pajak Bogor Golf Club (BGC), milik Kementerian Kesehatan terdaftar dalam kantor Badan Pendapatan Kota Bogor, dengan nomor wajib pajak  32.71.040.001.023-0001.0, yang sudah menunggak terhitung dari tahun 2013 dengan nilainya mencapai Rp10 miliar. Maka kita menduga ada oknum dan permainan yang cukup sistematis, terstruktur dan masif dalam masalah pajak ini,” jelas ATV.

Advertisement

Sementara Ketua Mahasiswa Pancasila (Mapancas) yang juga tergabung dalam GEMPPAR, Fatholah Fawait membenarkan rencana aksi tersebut.

“Kita baru selesai teklap dan rencana Senin minggu depan kita siap geruduk ke Jakarta. Ya, permasalahan aset ini semua, adanya indikasi penyelewengan aset milik negara yang dilakukan oleh jajaran Direksi RS. Marzoeki Mahdi,” jelasnya.

Dalam aturan yang berdasarkan PMK 129/PMK.05/ Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum menyebutkan, pengelolaan aset pada BLU, harus berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Sementara, dalam aturan dan regulasi yang lain tertuang juga dalam PMK 129 dan PMK 57/ PMK.06/ 2016, sebagaimana telah dicabut dan diganti oleh PMK 115/PMK.06 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seharusnya segala bentuk langkah BLU RS Marzoeki Mahdi dalam hal pemanfaatan aset milik negara berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan, yang tertuang dalam bentuk peraturan Kementerian Keuangan.

“Nah ini yang menjadi persoalan. Tidak ada, dan tidak dimiliki oleh RS. Marzuki Mahdi,” tegas aktivis yang biasa disapa Sihol itu.

“Kita melihat ada korelasi dan hubungan antara penunggakan pajak dengan penggunaan aset lahan milik negara.Maka beberapa elemen tergabung dalam GEMPPAR siap meramaikan Jakarta menuntut Kementerian Kesehatan dan KPK bertindak,” pungkas Sihol.

Reporter : ddy

Editor : MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: