BGC Tunggak Pajak 10M, Bapenda Kota Bogor Minta Kejari dan KPK Bertindak

Ilustrasi pinjaman dan tunggakan pajak

BOGOR (KM) – Menyikapi tunggakan pajak yang mencapai Rp10 miliar oleh Bogor Golf Club (BGC) milik Kementerian Kesehatan RI, dengan tegas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Lia Kania Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai pengacara negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan advokasi ataupun penagihan-penagihan terhadap wajib pajak tersebut.

“Tentunya surat teguran sudah kita sampaikan kepada yang memiliki tunggakan tersebut, selain bekerjasama dengan Kejari Kota Bogor, dalam upaya advokasi terhadap penunggak pajak tersebut (BGC), kita (Bapenda) juga ke KPK,” ungkap Lia kepada awak media, Selasa 22/6.

“Intinya agar advokasi terhadap penunggakan pajak tetap berjalan, selain Kejaksaan, kita melibatkan semua unsur, salah satunya juga KPK,” tambah Lia.

Terkait BGC memang aset milik Kementerian Kesehatan RI, maka Bapenda sudah mengirimkan surat yang meminta untuk menyelesaikannya.

“Nah bagaimana penyelesaiannya dari pajak tersebut, kita juga surati Kementerian Kesehatan. Sebetulnya Kementerian Kesehatan kan pemerintah, yang bukan objek pajak, tapi itu mungkin konteks terdahulu yang sebelum dikerjasamakan dengan pihak lain. Ranahnya memang mungkin ada di sana (Kementerian Kesehatan),” jelas Lia.

“Tapi upaya-upaya kita, seperti surat dan kerja sama dengan Kejaksaan juga sudah kita lakukan, dan KPK juga kita minta bagaimana penyelesaian ketika sudah diambil alih oleh pemerintah,” jelasnya.

Advertisement

“Sebetulnya bukan lagi objek pajak, tapi untuk tunggakan pajak ini kita masih proses untuk penyelesaian dari berbagai pihak,” beber Lia.

Layangan surat ke Kementerian Kesehatan RI dilakukan sebelum bulan April 2021 lalu.

“Untuk teguran itu tiap tahun kita selalu lakukan. Intinya selama itu belum dibayar kita beri surat teguran tiap tahunnya,” ungkapnya.

Untuk rapat dengan direksi RSMM sudah dilakukan yang dihadiri oleh Kejaksaan dan juga Kepolisian.

“Sebenarnya ini masalah hutang piutang wajib pajak biasa, kalau kita enggak melihat bahwa itu hal yang istimewa, tapi dari pusat itu bagaimana bisa membayarkan ke pemerintah daerah,” tegasnya.

“Mudah-mudahan ada solusi karena kita memang meminta ke KPK, kebetulan kita juga kerjasama dengan KPK. Ini juga bagian dari kita lanjutkan untuk pendapatan seperti apa,” pungkas Lia.

Adapun persoalan pajak dan aset negara yang berlokasi di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tersebut, sedang menjadi sorotan publik. Bahkan sekelompok mahasiswa dan pemuda hingga melakukan aksi demonstrasi dan memberikan laporan data kepada Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Reporter: ddy/Medi
Editor: MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: