Aktivis: “Surat Edaran PBB P2 Tegas Terhadap Rakyat Kecil, Tapi Wali Kota Bogor Tidak Tegas Sikapi Tunggakan Pajak BGC”

Peluncuran Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, di UPTD IPAL Tegal Gundil, Bogor Utara, Selasa (15/6/2021)

BOGOR (KM) – Kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya dengan mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 11 Juni 2021 lalu, dengan Nomor 973/3056-Bapenda Tentang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2), selama 5 tahun terakhir jelas tidak berpihak kepada masyarakat Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan aktivis Bogor, Ali Taufan Vinaya.

“Wali Kota Bogor dinilai lamban, bahkan sangat melukai masyarakat Kota Bogor. Sangat jelas Wali Kota tidak bisa memahami situasi dan kondisi saat ini. Surat Edaran tersebut sangat kontradiksi dengan keadaan yang sebenarnya,” ungkap aktivis yang akrab disapa ATV itu kepada awak media 20/6.

“Ya hal itu terkait dengan adanya dokumen yang dikeluarkan oleh Bapenda Kota Bogor tertanggal 3 Maret 2021, dimana pihak Bogor Golf Club (BGC) yang jelas tanahnya (aset) milik Kementerian Kesehatan RI, melakukan penunggakan pajak yang nilainya mencapai Rp10 milyar selama 10 tahun,” jelas ATV.

ATV juga mengatakan Surat Edaran itu bagus sebagai salah satu bentuk ketegasan dari Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Tapi di sisi lain, ketegasan itu hanya bisa dilakukan kepada masyarakat kecil. Sementara untuk lembaga dan pengusaha seperti Bogor Golf Club (BGC), Bima tidak bisa berbuat apa–apa,” sindirnya.

Advertisement

“Ya kan jelas, Nomor Objek Pajak 32.71.040.001.023-0001.0 di mana wajib pajak itu bernama Bogor Golf Club (BGC), dan beralamat di Jalan Semeru Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.  Mereka melakukan penunggakan pajak itu terhitung mulai dari tahun 2013 sampai 2021,” tegas ATV.

“Di saat masyarakat kecil menunggak pajak, Wali Kota langsung membuat Surat Edaran, giliran BGC yang menunggak hampir 10 tahun, didiamkan saja,” pungkas ATV.

Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Lia Kania Dewi, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan keterangan terkait tunggakan pajak BGC.

Beberapa kali agenda untuk konfirmasi kepada awak media, dibatalkan dengan alasan ada agenda kegiatan.

Persoalan pajak dan aset negara yang berlokasi di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tersebut, sedang menjadi sorotan publik. Bahkan sekelompok mahasiswa dan pemuda hingga melakukan aksi demonstrasi dan memberikan laporan data kepada Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Reporter: ddy

Editor: MSO

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: