Kemelut Soal Tanah Negara di Menteng Bogor Barat, Ketua DPRD Akan Paksa Pemkot Bogor Tata Kembali Asetnya

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto (dok. KM)
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto (dok. KM)

BOGOR (KM) – Benang kusut permasalahan aset negara di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berawal dari sebuah catatan Surat Keputusan (SK) pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 1990 atas nama Pemerintah Kotamadya Bogor kepada pihak swasta yaitu PT. Triyosa Mustika, yang diserahkan pada tahun 1992. Menyoroti semerawutnya permasalahan seputar aset berupa tanah seluas 234.710 meter persegi tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto turut angkat bicara.

“Sehubungan dengan adanya informasi pemecahan hak dari aset yang disinyalir milik pemerintah menjadi titik poin bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk kembali menata dan merapikan aset-asetnya. Karena bagaimanapun aset milik pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kota, adalah milik negara,” ungkap Atang kepada kupasmerdeka.com, Selasa 6/4.

“Yang menjadi poin utamanya, jangan sampai kepemilikan milik negara ini dimanfaatkan secara individual apalagi privatisasi, tanpa ada konpensasi kepada negara itu sendiri,” tambah politisi PKS tersebut.

Seperti diketahui, sebuah lahan tanah yang secara sah tercacat HPL tahun 1990 atas nama Pemkot Bogor seluas 234.710 meter persegi tidak diketahui bagaimana rimbanya bisa menjadi milik sebuah perusahaan swasta. Bak sebuah kisah mitos, pelepasan hak kepada pihak swasta tersebut, yaitu PT. Triyosa Mustika, pada tahun 1992 tidak tercatat dalam arsip kepemerintahan Kota Bogor.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menyatakan, perihal SK Wali Kota Bogor 1992 yang mengalihkan HPL Pemkot Bogor kepada pihak ketiga PT. Triyosa Mustika, tidak tercatat dalam BKAD Kota Bogor.

“Ya SK tersebut tidak ada di BKAD Kota Bogor,” ujar Alma.

Hal senada juga dipertegas oleh penjelasan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi yang mengatakan, perihal kegaduhan aset negara yang ada di Kecamatan Bogor Barat Kota, dirinya akan menelusuri catatan-catatan dalam aset pemerintahan Kota Bogor.

“Ya akan kami pelajari dulu, dan juga akan mencari segala catatan yang ada, terutama SK Wali Kota Bogor tahun 1990 itu dan juga penyerahan HPL ke pihak ketiga tersebut,” ungkap Denny.

Advertisement

“Karena catatan tersebut sudah melalui beberapa generasi kepemimpinan dan juga kefungsian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor kala itu, tidak seperti sekarang yang berada di bawah naungan Kementerian langsung,” jelas Denny.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan bahwa pihaknya akan “memaksa” Pemkot agar menata kembali aset-asetnya.

“Untuk itu pertama DPRD akan memantau terus perkembangan masalah ini, dengan harapan mendudukan posisinya sesuai dengan regulasi, jangan sampai ada kerugian negara dalam permasalahan ini. Lalu ini akan mendorong kita (DPRD) untuk memaksa bagian aset untuk menata aset-aset di Kota Bogor, karena masih banyak aset yang harus ditata di Kota Bogor,” katanya.

“Ya jangan karena permasalahan ini, kemudian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih membuat kita puas diri. Padahal banyak aset Kota Bogor yang belum tertata, tersertifikasi, terdokumentasi dengan baik, yang terpenting jangan sampai aset-aset itu jatuh ke tangan privat yang tidak bertanggungjawab,” jelas Atang.

Atang juga menyampaikan, banyak hal jika dikaitkan dengan kebutuhan aset daerah, seperti halnya dalam masalah double track, Pemkot Bogor mencari lahan untuk diproyeksikan relokasi namun sangat sulit sekali. “Dan juga hari ini banyak masalah pedagang-pedagang yang tidak pada tempatnya, kita juga kebingungan mencari tempat relokasi, padahal seharusnya pemerintah hadir sebagai pengayom masyarakat,” beber Atang.

“Intinya, jangan sampai nanti pemerintah turun andil dalam lepasnya aset kepemilikan negara ini. Insya Allah Komisi I DPRD Kota Bogor akan melakukan pengawasan dalam masalah ini,” tegasnya.

“Ya karena ini sudah menjadi konsen publik, maka menjadi konsen DPRD juga. DPRD tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi DPRD ingin memastikan hak atas tanah milik negara kembali ke negara, jika dalam permasalahan tersebut ada yang salah, tentunya akan diproses sesuai perundang-undangan, jangan sampai hal seperti ini terulang di tempat yang lain. Sambil berproses kita juga akan panggil pihak-pihak terkait, agar jelas titik jelasnya seperti apa,” tutup Atang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*