DPRD Kota Bogor Anggarkan Rp32 M untuk Lanjutkan Pembangunan Masjid Agung: “Kalau Ada Masalah Hukum, Silakan Tindaklanjuti”

Kondisi Masjid Agung Kota Bogor yang mangkrak (dok. Bogorkita.com)
Kondisi Masjid Agung Kota Bogor yang mangkrak (dok. Bogorkita.com)

BOGOR (KM) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor tahun ini setelah bertahun-tahun mangkrak belum terlaksana juga. Seharusnya, sudah bisa dipetakan masalahnya dan disiapkan antisipasi solusinya. Maka badan anggaran DPRD pada 2021 ini menganggarkan Rp32 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.

“Karena kondisi yang sudah bertahun-tahun mangkrak, maka dengan anggaran tahun ini, dengan harapan dapat terselesaikan pembangunan Masjid Agung, walau sampai hari ini, di bulan April 2021 belum dilakukan lelang, ini juga merupakan salah satu keteledoran Pemkot Bogor,” ungkap Atang kepada kupasmerdeka.com, Selasa 6/4.

“Ya harusnya segera dilakukan proses lelang dan segera dikerjakan pembangunan Masjid Agung, karena kami menilai permasalahan yang ada seharusnya sudah bisa dipetakan, kan ini masalah yang sudah bertahun-tahun lamanya,” tambah Atang.

Diketahui, pembangunan sarana ibadah umat Islam tersebut banyak menuai sorotan miring. Pembangunan Masjid Agung dimulai sejak 2015 lalu, dengan bantuan Rp50 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kala itu.

Namun, pada tahun 2016, pembangunan terhenti lantaran dua kali mengalami gagal proses lelang proyek. Dan pada 2017 kembali proyek pembangunan dihentikan karena Inspektorat Jabar menemukan ketidaksesuaian proses pekerjaan dengan rencana awal pembangunan.

Advertisement

Tidak sampai di situ saja, pada tahun 2018, pengerjaan kembali dilakukan Pemkot Bogor dengan anggaran Rp 8,6 miliar. Pengerjaan tersebut menghasilkan bangunan fisik mencapai sekitar 65 persen saja. Hingga pada tahun 2019, Pemkot Bogor kembali menyiapkan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Kota Bogor. Namun, Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan audit konstruksi Masjid Agung pada 2019 yang mengharuskan pembangunan dihentikan sementara.

Lebih lanjut Atang mengatakan, merunut kondisi permasalahan ke belakang, dengan adanya indikasi penyimpangan spek dalam pembangunan, maka hal tersebut serahkan saja kepada pihak berwenang atau aparat hukum untuk melakukan fungsinya.

“Jika memang indikasi yang sangat kental dengan ketidaksesuaian konstruksi pembangunan, nah itu kita serahkan saja kepada aparat hukum, sebab sesuai hasil verifikasi dari tim PUPR ada ketidaksesuaian konstruksi dan lain sebagainya,” jelas politisi PKS itu.

Intinya, jika memang ada indikasi masalah hukum di proses pembangunan Masjid Agung, DPRD “sangat mendukung” aparat hukum untuk menindaklanjutinya.

“Saat ini kami di DPRD hanya ingin segera menyelesaikan proses pembangunan Masjid Agung. Proses hukum silakan saja untuk menindaklanjutinya dari indikasi-indikasi yang ada di pembangunan Masjid Agung,” pungkas Atang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*