Catatan Arsip SK Pelepasan HPL Pemkot Bogor Atas Tanah Hampir 23,5 Hektare di Menteng Masih Misteri

Ilustrasi (dok. radarbogor)
Ilustrasi (dok. radarbogor)

BOGOR (KM) – Benang kusut permasalahan terkait aset negara yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, masih belum ditemukan ujungnya. Sebuah Surat Keputusan (SK) pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada pihak swasta yaitu PT. Triyosa Mustika, yang diserahkan pada tahun 1992 atas tanah seluas 234.710 meter persegi tersebut bagai mahluk tak kasat mata yang tidak tercacat dalam pembukuan.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan juga mempertanyakan awal mula dan catatan SK Wali Kota Bogor tahun 1992 tersebut.

“Terkait dengan pelepasan HPL 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada PT. Triyosa Mustika, seharusnya SK Wali Kota tahun 1992 pelepasan hak tersebut tersimpan dalam arsip Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Nah ini yang harus dibuka seperti apa bunyi SK tersebut,” ungkap Anita beberapa waktu lalu.

“Ya karena seharusnya ini tersimpan di arsip, kami (DPRD) juga berharap bisa diinformasikan tentang apa yang tertuang dalam SK tersebut. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang tertuang dalam SK, hingga Pemkot melepaskan HPL nya ke pihak badan hukum swasta,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Tentunya, lanjut Anita, terkait dengan panasnya pemberitaan aset negara yang ada beberapa hari ke belakang ini, pihaknya akan meminta Bagian Hukum Pemkot, BKAD atau BPN untuk memeriksa kembali SK Wali Kota tahun 1992 itu.

“Jadi untuk saat ini, kami hanya bisa memberi informasi sejauh itu saja kepada masyarakat luas. Komisi I siap mengawal agar aset-aset Pemkot Bogor aman semua.”

“Saat ini kita sama-sama tunggu saja SK Wali Kota tahun 1992 yang dimaksud di atas tersebut, di situlah saya kira akan kita tentukan pertimbangan Pemkot Bogor dulu, sampai melepas HPL nya,” tegas Anita.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, perihal kegaduhan aset negara yang ada di Kecamatan Bogor Barat Kota, dirinya akan menelusuri catatan-catatan dalam aset pemerintahan Kota Bogor.

Advertisement

“Ya akan kami (BKAD) pelajari dulu, dan juga akan mencari segala catatan yang ada, terutama SK Wali Kota Bogor tahun 1990 itu dan juga penyerahan HPL ke pihak ketiga tersebut,” ungkap Denny kepada kupasmerdeka.com, Senin 5/4.

“Karena catatan tersebut sudah melalui beberapa generasi kepemimpinan dan juga kefungsian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor kala itu, tidak seperti sekarang yang berada di bawah naungan Kementerian langsung,” tambah Denny.

Sebelumnya juga, Kabag Hukum Dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menyatakan SK Wali Kota Bogor 1992 yang mengalihkan HPL Pemkot Bogor kepada pihak ketiga PT. Triyosa Mustika, tidak tercatat dalam BKAD Kota Bogor

“Ya SK tersebut tidak ada di BPKAD Kota Bogor,” ujar Alma.

Maka dari itu, sambung Alma, Bagian Hukum Pemkot Bogor sesegera mungkin melakukan analisis hukum dan membentuk Tim Tracking Aset Pemkot Bogor untuk menjaga hak-hak Pemerintah Kota, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Jika nanti ternyata aset tersebut benar milik Pemerintah Kota, sebagaimana yang dikabarkan karena ada pemberian Hak Pengelolaan (HPL) Pemkot Bogor, selanjutnya menjadi SHGB selama waktu tertentu, maka harus diambil tindakan lebih lanjutan dengan tegas,” tegas Alma.

Diketahui, lahan milik negara seluas 234.710 meter persegi yang tercatat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1990 milik Pemerintah Kotamadya Bogor diakui dan terdata pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor.

Namun bagai sebuah cerita legenda, catatan-catatan tersebut tidak diketahui dan terasipkan dengan baik, sehingga publik masih menunggu apakah semua sejarah tanah di Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tersebut akan terungkap.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*