Kasus HGB Pribadi atas Tanah Negara di Menteng Kota Bogor Berpotensi Ungkap Kembali Peristiwa di Balik “Tegal Sapi Berdarah”

Ilustrasi mafia tanah
Ilustrasi mafia tanah

BOGOR (KM) – Teringat sebuah cerita catatan peristiwa di Bogor yang dikenal dengan ‘Tegal Sapi Berdarah’, sebuah konflik perebutan lahan yang konon katanya memakan banyak korban jiwa. Peristiwa itu terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Tidak banyak informasi yang didapat terkait awal mula peristiwa tersebut, namun, menurut informasi yang dihimpun kupasmerdeka.com, konflik itu berawal dari perebutan sebuah lahan seluas 234.710 meter persegi aset negara yang tersurat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1990 milik Pemerintah Kotamadya Bogor. Catatan tersebutpun diakui dan terdata di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor.

Merunut catatan data ke belakang, sebuah Surat Keputusan (SK) pelepasan HPL tahun 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada pihak swasta yaitu PT. Triyosa Mustika tercatat dalam SK Wali Kota Bogor tanggal 07 Januari 1992 nomor 593/SK.02-Um/1992 Jo, Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Mei 1993 nomor 593.5/BA-03/Pemb, secara sah Pemkot Bogor melepas tanah seluas 234.710 meter persegi itu kepada PT. Triyosa Mustika.

Kini, SK Wali Kota tahun 1992 tersebut menjadi pertanyaan banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan.

“Sejak awal tahun 2021 ini dengan komposisi Komisi I DPRD Kota Bogor yang baru, kami sudah memberikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor untuk melakukan inventarisir aset-aset Pemkot Bogor. Kita hanya ingin mengantisipasi agar aset Pemkot tidak ada yang lepas atau hilang lagi ke pihak lain,” ungkap Anita kepada kupasmerdeka.com, Jumat 2/4.

Terkait dengan pelepasan HPL 1990 atas nama Pemkot Bogor kepada PT. Triyosa Mustika, Anita menyampaikan, seharusnya SK Wali Kota tahun 1992 pelepasan hak tersebut tersimpan dalam arsip BPKAD Kota Bogor. “Nah ini yang harus dibuka seperti apa bunyi SK tersebut,” katanya.

“Ya karena seharusnya ini tersimpan diarsip, kami (DPRD) juga berharap bisa diinformasikan tentang apa yang tertuang dalam SK tersebut. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang tertuang dalam SK, hingga Pemkot melepaskan HPL nya ke pihak Badan Hukum Swasta,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Tentunya, lanjut Anita, terkait dengan panasnya pemberitaan aset negara yang ada beberapa hari ke belakang ini, pihaknya akan meminta Bagian Hukum Pemkot, BPKAD atau BPN untuk memeriksa kembali SK Wali Kota tahun 1992 itu. “Jadi untuk saat ini, kami hanya bisa memberi informasi sejauh itu saja kepada masyarakat luas. Komisi I siap mengawal agar aset-aset Pemkot Bogor aman semua,” tambahnya.

Advertisement

“Saat ini kita sama-sama tunggu saja SK Wali Kota tahun 1992 yang dimaksud di atas tersebut, di situlah saya kira akan kita tentukan pertimbangan Pemkot Bogor dulu, sampai melepas HPL nya,” tegas Anita.

Selain itu juga ada catatan yang terhimpun dalam sengketa tanah yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat tersebut. Ternyata, ada perkara tindakan melawan hukum pada tahun 2012, yaitu membaliknamakan tanah negara seluas 24 hektare yang terletak di Tegalsapi Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, berikut penghapusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi milik pribadi, yang menjerat seorang pimpinan perusahaan swasta sebagai tersangka. Namun kasusnya dihentikan karena penyidik menilai kasusnya sudah lewat waktu atau kadaluarsa.

Dilansir dari jpnn.com, untuk kasus di Bogor, Kejagung sempat menetapkan pimpinan PT. Braja Mustika Arif Daryanto sebagai tersangka. Ia diduga melawan hukum dengan membaliknamakan tanah negara seluas 24 hektare yang terletak di Tegal Sapi, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, antara lain dengan sengaja menghapus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi milik pribadi. Namun kasus ini ditutup karena dari hasil gelar perkara, diketahui kejadiannya sudah kadaluarsa sebab berlangsung tahun 1993 silam.

Fakta terbaru terbitnya sertifikat HGB nomor 1340 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atas nama Farida Rohadji yang dikeluarkan Kantor BPN Kota Bogor pada Juli 2020 lalu, untuk sebidang lahan yang merupakan bagian dari HPL Pemkot Bogor tahun 1990 itu dapat menjadi sebuah pintu masuk aparatur hukum dalam upaya membongkar permaslahan lahan tersebut.

Ditambah dengan gencarnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya memberantas mafia tanah lantaran dianggap sangat merugikan masyarakat. Para mafia tanah mampu menjual belikan tanah yang bukan hak mereka melalui pemalsuan dokumen pertanahan, termasuk memanfaatkan girik dan memanipulasinya sebagai alas hak atas tanah yang mereka klaim.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: