Dirut RSUD Kota Bogor Bantah Tudingan DPRD Soal Pemanfaatan Banprov 2020

Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir (dok. KM)
Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kabar tak sedap yang ditudingkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bogor atas penggunaan Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2020 sebesar Rp55 miliar oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor ditepis oleh pihak RS, yang memastikan bahwasanya tidak ada masalah dalam penggunaan Banprov dari Provinsi Jawa Barat tersebut, dan sudah dilaporkan secara aturan.

Diketahui bahwa RSUD Kota Bogor mendapatkan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) sebesar Rp55 miliar pada 2020. Namun, uang rakyat puluhan miliar tersebut justru dialokasikan lebih banyak terhadap pengadaan alkes selain penanganan covid-19. Hal tersebut menjadi sorotan tajam DPRD Kota Bogor. Selain dari pengadaan alkes yang tidak maksimal untuk penanganan covid-19, para legislator sampai saat ini juga belum mendapatkan informasi utuh terkait realisasi belanja alkes dari Banprov Jabar tersebut.

Dilansir dari metropolitan.com, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan menyayangkan pihak RSUD yang tidak memaksimalkan pengadaan alkes untuk penanganan covid-19. Terlebih pihaknya saat ini belum mendapatkan info utuh terkait pengadaan alkes dari Banprov tersebut.

“Iya, ketika bantuan untuk alkes, artinya untuk memaksimalkan pelayanan dan Komisi IV DPRD Kota Bogor belum dapat info utuh dari pihak rumah sakit, itu dibelikan apa saja atau pengadaan apa aja,” ujar Ence.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihak DPRD akan memanggil RSUD untuk meminta data tersebut.

“Kita akan panggil lagi karena sewaktu RDP (Rapat Dengar Pendapat, red) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) beberapa waktu lalu Dirut RSUD tidak hadir,” tegasnya.

Menanggapi tudingan tersebut Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir mengatakan, proses awal pengajuan dan perancangan Banprov itu dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Advertisement

“Dalam menunjang visi misi, RSUD Kota Bogor agar lebih maksimal berperan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2019 kita mengajukan bantuan anggaran, dimulai ke Bappeda Kota Bogor. Hingga disetujui pada 2020 Banprov tersebut,” ungkap Ilham kepada awak media, Kamis 22/4.

“Ya sejak awal proses Banprov tersebut hingga disetujui, belum pada musibah pademi covid-19 yang melanda di Indonesia dan khususnya di Kota Bogor,” tambah Ilham yang juga menjabat Ketua IDI Kota Bogor tersebut.

Namun, lanjut Ilham, berjalannya dalam realisasi Banprov tersebut, pandemi covid-19 menghantam negara Indonesia, termasuk Kota Bogor.

“Ya maka itu segala hal yang memang diajukan dalam Banprov tersebut, seperti alkesnya, seiring dan sangat dibutuhkan dalam penanganan covid-19 di RSUD Kota Bogor,” ujar Ilham.

Ilham juga mengatakan, sejak awal perihal Banprov Jabar senilai Rp. 55 miliar tersebut sudah diperiksa dua instansi baik dari BPK dan BPKP dan sudah selesai.

“Ya semua anggaran Banprov itu secara terbuka, semua proses sesuai dengan aturan, tidak ada temuan apapun,” jelas Ilham.

Masih kata Ilham, di DPRD juga pihaknya sudah melaporkan itu dalam LKPJ. “Jadi apa yang disampaikan DPRD itu salah, ini sudah masuk dalam laporan LKPJ,” katanya.

“Ya karena ini jelas dan transparan Banprov Rp55 miliar ini bukan pada tahun 2021 ini, ini Banprov yang direalisasikan sejak 2020 lalu, semua sudah terlaporkan dengan gamblang. Tapi sah-sah saja jika DPRD melakukan fungsinya dalam pengawasan dan kontrolnya,” pungkas Ilham.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*