Legislator Endus Kejanggalan di Balik Kemunculan HGB Pribadi di atas Lahan Pemkot Bogor

BOGOR (KM) – Munculnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1340 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor pada bulan Juli 2020 atas nama perorangan, sedangkan diketahui lokasi tersebut merupakan aset milik negara, menjadi sorotan wakil rakyat.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor Edi Darmawansyah mengatakan, untuk menelusuri hal tersebut, tentu semua data kepemilikan tanah ada di Kantor BPN. “Ya bisa dilihat dari riwayat peralihan haknya, semisal melihat warkah atau arsip di BPN,” ungkap Edi kepada kupasmerdeka.com, Senin 29/3.

Edi juga mengatakan, membaca pemberitaan, bisa jadi HGB atas nama PT, merupakan HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Tapi itu ada jangka waktu berlakunya, dan tidak dapat diperpanjang tanpa seizin pemerintah,” jelasnya.

“Ya HGB itu ada jangka waktu berlakunya, tanpa seizin pemerintah tidak dapat diperpanjang, apalagi dialihkan hak ke perorangan,” ujar Edi.

Menurutnya, jika memang sebelumnya adalah HPL milik Pemkot Bogor, jelas ini merupakan Tanah Negara yang seharusnya terjaga sebagai aset Pemkot Bogor.

Sebelumnya, Kasubsi Tematik BPN Kota Bogor Wibowo menyatakan bahwa asal tanah tersebut milik Pemkot Bogor yang diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 743 kepada PT. Triyosa Mustika dengan luasan 234.710 meter persegi.”

Advertisement

“Ya tanah milik Pemkot yang diberikan HPL nya kepada PT. Triyosa Mustika, namun untuk tahun berapanya atau detailnya langsung saja ke Kabid HHP BPN Kota Bogor,” ungkap Wibowo.

Wibowo juga menjelaskan, dari HPL tersebut ada pemecahan ke HGB nomor 1183/Menteng atas nama Farida Rohadji seluas 3.283 meter persegi. Namun Wibowo tidak bisa menjelaskan bagaimana kronologis awal dari tanah Pemkot Bogor hingga menjadi HPL PT. Triyosa Mustika lalu menjadi HGB atas nama Farida Rohadji.

“Ya untuk lebih jelasnya proses tersebut saya tidak mengetahui, bagaimana ajuan ataupun kronologinya hingga menjadi HGB nomor 1340 atas nama Farida Rohadji tersebut. Yang pasti memang asal tanah tersebut milik Pemkot Bogor dengan luasan 234.710 meter persegi,” terang Wibowo.

Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus gencar memerangi mafia tanah, yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Mereka melakukannya melalui pemalsuan dokumen pertanahan, termasuk memanfaatkan girik dan memanipulasinya sebagai alas hak atas tanah yang mereka klaim.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*