KUPAS KOLOM: Mutasi Ketua BPBD Kota Bogor Penuh Kejanggalan, Tercium Aroma Korupsi dan Pencucian Uang

Oleh Irianto, Ketua Barisan Monitoring Hukum (BMH)

Mengacu keadaan yang berkembang saat ini tentang mutasi atau rotasi jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor kaitan Sekertaris Daerah (Sekda) sebagai ketua BAPARJAKAT, tentu memahami mekanisme yang ada, yaitu
Perwali No. 17 Tahun 2019. Promosi jabatan dari eselon yang rendah naik ke eselon yang lebih tinggi, di dalam mekanisme Perwalinya harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Akan tetapi di salah satu OPD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, terjadi keanehan dan mencolok mata publik, dengan pergantian Kepala BPBD dari saudara Priatna ke saudara Theo. Ini amat sangat janggal, dan menohok, dan menjadi sebuah persoalan dan kekisruhan di gedung DPRD. Kenapa bisa terjadi? Artinya menganggap remeh persoalan, seakan-akan masyarakat, DPRD, dan wartawan dianggap bodoh.

Adanya Perwali No. 17 Tahun 2019 bertujuan uji kompetensi di tubuh ASN supaya produktif dan baik dalam menjalankan Good Government/menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Akan tetapi di perjalanannya dilanggar oleh jajaran pembuat dan pelaku kebijakan dengan dijadikan saudara Theo menjadi orang nomer 1 di BPBD Kota Bogor.

Konon saudara Theo belum memiliki sertifikat PBJ. Pada akhirnya disiasati pada saat pelantikan dengan
merubah Perwalinya, bahwa karena masa pandemi dianggap bukan merupakan persoalan seseorang
diangkat jabatannya, yang penting sudah melaksanakan diklat, akan tetapi dalam kenyataannya, pertimbangannya dengan menggunakan SK yang dirubah.

Advertisement

Sedangkan pengangkatan promosi jabatan saudara Theo memakai SK lama, yang belum ada perubahan, pada akhirnya dipaksakan saudara Theo menjadi pengganti saudara Priatna, meskipun aturan yang dibuat sendiri dilanggar. Artinya menghalalkan segala cara demi selera dan sudah tidak melihat norma-norma aturan yang ada.

Ternyata, dari rangkaian peristiwa ini, saudara Priatna yang menduduki jabatan orang nomor 1 di BPBD dimutasi, karena menolak pemberian dana Rp12 miliar dari Hibah Disparbud atas dana Rp73 miliar. Dasar penolakan saudara Priatna atas dana Rp12 miliar tersebut antara lain:

1. Pemberian dana di bulan November 2020 sedangkan 15 Desember 2020 sudah closing anggaran, bagaimana cara menyiasati SPJ nya, apalagi harus mempertanggungjawabkan ada pemotongan langsung 10%, dari dana tersebut, buat menyelesaikan kasus Sekolah Ibu (SI), yang ngambang di Kejaksaan Negeri Bogor. Jadi tidak menutup kemungkinan pemberian Dana Hibah ke 9 SKPD, juga dipotong untuk kepentingan tak lazim, yang menabrak aturan hukum yang ada. Hal ini merupakan masuk kategori kejahatan KORPORASI.

Dalam hal ini kami sebagai masyarakat sekaligus Ketua DPP Barisan Monitoring Hukum (BMH), hendak meminta pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum atas dasar:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002
Kapasitas Kepolisian.
2. Undang-undang No.16 Tahun 2004
Kapasitas Kejaksaan.
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2002
Kapasitas KPK.

Atas dasar acuan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pengganti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*