Anggaran Tersedot Belanja Pegawai, DPRD Subang Dorong Bupati Untuk Lakukan Perampingan

Ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda (dok. KM)
Ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda (dok. KM)

SUBANG (KM) – Banyaknya kritikan dari barbagai pihak kepada DPRD maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terkait gemuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK ) pemerintahan yang dipimpin pasangan Bupati Ruhimat dan Agus Masykur Rosyadi mendorong pihak legislatif untuk bertindak.

Menurut berbagai kalangan, masalah ketimpangan dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran untuk belanja terjadi lantaran anggaran kegiatan tersedot oleh belanja pegawai.

Ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda membenarkan banyaknya usulan ke DPRD. Untuk itu DPRD akan mengundang Bupati, Wakil Bupati, Pj Sekda, BKPSDM dan Ortala. Menurut Narca, pihaknya akan mendorong Bupati untuk melakukan perampingan SOTK. “Sebagaimana visi Presiden RI Jokowi adalah Indonesia Maju. Dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Untuk itu DPRD akan mendorong Pemerintahan Bupati Ruhimat dan Wakil Agus Masykur untuk secepatnya melakukan perampingan SOTK atau penggabungan OPD yang ada saat ini karena dinilai terlalu gemuk,” terang Narca.

Hal yang sama disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Subang Rahmat Solihin yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Subang.

Menurut Rahmat, efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

“Efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan,” ujar Rahmat.

Advertisement

Lanjut Rahmat, evaluasi dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Maka dari itu, kata Rahmat, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektifl dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala dan berkelanjutan.

“Saat ini jumlah OPD yang ada memang cukup gemuk. Apa yang dikatakan Ketua DPRD itu sangat tepat jika akan segera mendorong Pemerintah saat ini untuk melakukan perampingan OPD.
Misalkan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan sebaiknya dilebur jadi satu. Di pusatnya aja satu menteri, kemudian Kesatuan Bangsa dilebur lagih dengan Satpoldam, kemudian pendapatan dan keuangan dileburkan lagi jadi satu. Jika tidak segera dilakukan akan menambah persoalan baru, lebih repot lagi,” paparnya.

“Saat ini pemerintahan di Kabupaten Subang masih kekurangan tenaga pengajar guru PNS yang cukup banyak dan saat ini sudah dipersiapkan perekrutannya untuk tes PNS atau PPPK untuk guru. Hanya konsekwensinya itu banyak yang kehilangan jabatan. Untuk mengatasinya hanya memperbanyak jabatan fungsional ketimbang Jabatan struktural,” pungkas Rahmat Solihin.

Reporter: Udin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: