Langgar Protokol Kesehatan, Legislator Ancam Segel Gelper Lucky Zone Mall Top 100 Tembesi

BATAM (KM) – Menghadapi wabah covid-19 di Indonesia, Kapolri sudah mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19), bahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin gencar melakukan upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19.

Dari pantauan awak media di salah satu Gelanggang Permainan (Gelper) Lucky Zone, yang berada di lokasi Mall Top 100 Tembesi terindikasi lokasi perjudian itu tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan di pintu masuk area gelper pihak pengelola tidak memeriksa suhu pengunjung, yang juga banyak tidak mengenakan masker.

Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengatakan, setiap kegiatan apapun, termasuk permainan ketangkasan, harus selalu mengedepankan prokes.

“Soal Gelper Lucky Zone, nanti pemerintah akan lakukan evaluasi pada kegiatan usaha tersebut,” ungkap Sarumaha kepada awak media, Jumat 26/1.

“Ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, atau disegel sementara waktu, apabila pelaku usaha masih bandel dicabut saja izinnya,” tambah Sarumaha.

Advertisement

Sarumaha juga mengatakan, pandemi covid-19 tidak boleh disepelekan, karena penyakit ini sangat serius, sehingga semua masyarakat dan pelaku usaha harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

“Saya imbau agar kegiatan usaha harus melihat aturan jam buka-tutup dan prokes,” tegas Sarumaha.

Perlu diketahui juga berdasarkan Peraturan jam operasional yang tertuang di dalam peraturan Wali Kota Batam No. 07 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Kota Batam, Bab II pasal 2 ayat 3 huruf L, yang berbunyi permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik yang merupakan sarana rekreasi keluarga (permainan anak-anak) waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap harinya. Peraturan ini diperkuat oleh Pasal 303 KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Ardiwinata hingga berita ini ditayangkan belum merespon awak media.

Reporter: Simon L. Tobing/Tim
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: