Pengusaha Hotel dan Restoran Harapkan Terima Hibah Pariwisata Jilid II

BOGOR (KM) – Sejumlah pengusaha hotel dan restoran Kota Bogor belakangan ini tengah fokus menyusun laporan penyerapan hibah yang mereka terima akhir tahun lalu, di mana dokumen pertanggungjawaban itu wajib rampung sebelum masuk Februari 2021.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menegaskan, jajaran manajemen hotel dan restoran di Kota Bogor siap merampungkan laporan penyerapan hibah sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.

Mewakili para sejawatnya, Yuno berterimakasih serta merasa bersyukur telah mendapatkan luncuran program pemulihan ekonomi nasional tersebut.

“Ya bantuan yang kami terima, kami pergunakan secara efektif. Di mana kami utamakan untuk pembayaran gaji dan THR karyawan yang sempat tertunda,” ungkap Yuno kepada awak media, Minggu 17/1 kemarin.

“Dan kami juga menggunakan untuk melengkapi infrastruktur protokol kesehatan, serta membayarkan kewajiban dan utang perusahaan kepada pihak supplier,” tambah Yuno.

Yuno juga menjelaskan, ada sebanyak 82 pengusaha hotel dan restoran yang menerima hibah. Besaran dana hibah yang diterima antara pengusaha satu dengan yang lain tentu tak sama. Namun yang pasti dibagi secara proporsional sesuai dengan besaran pajak hotel dan restoran yang rutin dibayarkan.

“Tak semua pengusaha dapat menerima hibah. Mulanya kami di-screening lewat kepemilikan izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), kami juga wajib membayarkan dan memiliki bukti pembayaran pajak pada tahun 2019. Kemudian, hotel dan restoran yang bakal mendapat hibah harus masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada Agustus 2020,” jelas putra dari politikus PDIP Kota Bogor (alm) John Lahay itu.

Dengan sejumlah tahapan penyaringan yang dilalui, Yuno mengakui bahwa tak seluruh dana hibah mampu diserap. Maka sisa dana hibah yang ada lantas dikembalikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, Yuno pun tak membantah jika tak sedikit rekan sejawatnya gagal menerima menerima hibah. Sebab itu, ia berharap pemerintah dapat menyelenggarakan kembali progam yang sama pada tahun ini.

Advertisement

“Saya sangat berharap sekali program ini dapat kembali bergulir tahun ini. Sebab banyak sekali teman-teman dari elemen pariwisata lainnya seperti para penyelenggara travel, pemilik obyek wisata, dan masih banyak lagi yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah,” pungkas Yuno.

Dana hibah pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer dari Kementerian Pariwisata ke pelaku usaha hotel dan restoran melalui pemerintah daerah. Tak semua daerah kebagian hibah ini.

Hanya ada 101 daerah kabupaten/kota yang ditentukan sebagai penerima hibah ini. Itu pun mesti seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan yakni kota/kab tersebut merupakan ibu kota provinsi, atau berada di sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), lima Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Di Jawa Barat, Kota Bogor merupakan satu dari empat daerah yang mendapatkan hibah bersama Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Cirebon. Besaran hibah yang meluncur untuk Kota Bogor berada di kisaran Rp73 miliar. Dari total dana yang diterima, Pemkot Bogor lantas membaginya dengan perbandingan 70:30, di mana 70 persen dana hibah atau sekitar Rp51,4 miliar diperuntukkan bagi pengusaha hotel dan restoran, sedangkan sisa dana digunakan untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dengan lebih baik.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: