KNPI Parungpanjang: “RDTR OSS Kota Metropolitan Parung Panjang Hanya Menguntungkan Pengusaha, Bukan Untuk Masyarakat”

PARUNG PANJANG (KM) – Rencana Detil Tata Ruang Online Single Submission (RDTR OSS) Perkotaan Parung Panjang berjudul “Terwujudnya Parung Panjang Sebagai Kawasan Pusat Pemukiman Berdaya Saing Tinggi, Didukung Pelayanan Transportasi Yang Handal Serta Berwawasan Lingkungan” dalam bentuk file PDF berjumlah 87 lembar, dan terakhir dibahas di Kota Bandung pada Kamis 10 Desember 2019 lalu, menuai pertanyaan publik dan kritikan dari berbagai pihak.

Sebelumnya, rencana ini sudah dibahas jauh-jauh hari, bahkan dalam “Ekpose Materi Teknis dan Raperda”, pembahasan “Time Line RDTR Perkotaan Parung Panjang” mulai dibahas pada Jumat 26 Juli 2019 sampai berakhir pada agenda asistensi peta rencana RDTR pada hari Senin 16 Desember 2020.

Dengan disepakati RDTR OSS ini Ketua DPK (Dewan Pengurus Kecamatan) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Parung Panjang Abdul Hakim menegaskan kepada wartawan kupasmerdeka.com bahwa dengan adanya RDTR OSS ini “semuanya menguntungkan pengusaha, bukan untuk kepentingan masyarakat.”

“Setelah saya baca semua hal mengenai RDTR OSS ini semuannya menguntungkan pengusaha, bukan untuk kepentingan masyarakat, karena saya lihat bentuk desainnya Parungpanjang ini 100 persen berubah menjadi kota Metropolitan, dan saya memiliki pandangan masyarakat Parungpanjang, terutama pemuda-pemudi akan tergilas dengan banyaknya orang dari luar kota yang pasti akan mengisi perumahan-perumahan di Parung Panjang, apalagi sekarang sudah ada 26 perumahan baru di Parung Panjang,” tegas Abdul.

Abdul mendesak kepada pengembang atau pengusaha yang bergerak dalam RDTR OSS perkotaan Parung Panjang ini, bahwa pemuda-pemudi Parung Panjang harus memiliki peran dalam proyek ini.

“Saya mendesak kepada seluruh pengembang atau pengusaha yang bergerak di 3.700 hektar lahan lebih di Parung Panjang, wajib hukumnya memakai SDM dari pemuda-pemudi di Parung Panjang, karena saya pribadi tidak mau di tempat saya, yang bekerja orang dari luar daerah, wajib dan harus orang pribumi,” desak Abdul.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Pemuda Pelopor Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibawa. Menurut dia, isi dari perencanaan RDTR OSS Parungpanjang untuk menjadi Kota Metropolitan perlu ada proses sosialisasi yang lebih menyeluruh ke masyarakat.

“Bahkan setelah saya lihat perencanaannya dimungkinkan terjadinya kehilangan beberapa sarana yang sudah ada, nah ini kan bisa merugikan masyarakat, perlu proses sosialisasi, pemantapan perencanaan ke bawah. Jngan sampai perencanaannya melangit tapi tidak membumi,” kata dia.

Egi yang juga Ketua Majlis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Bogor menilai, draft perencanaan yang sempat dibaca olehnya sudah sangat lengkap. Namun, jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat jauh-jauh hari akan muncul masalah baru.

“Kalau yang mengetahui hanya level elit saja, maka akan muncul masalah baru. Misalnya, penataan lokasi-lokasi yang mau dibangun, dengan kondisi eksisting di lapangan selaras atau tidak. Akan terjadi penggusuran atau tidak?” tandas Egi.

Lebih jauh Egi meminta agar RDTR OSS ini jangan sampai hanya menyangkut soal penataan fisik bangunan kota. Namun, kondisi sosial, budaya juga harus menjadi perhatian utama.

“Karena itu partisipasi masyarakat mestinya dimunculkan di awal. Masyarakatnya harus diajak, pemudanya harus dilibatkan dalam semua tahapan proses ini,” kata dia.

Menurut Egi, sejauh ini masyarakat Parungpanjang tidak dilibatkan dalam perencanaan RDTR Parungpanjang. Perencanaan ruang, kata Egi, harus memihak kepada kepentingan masyarakat lokal.

“Jangan sampai nanti rakyat dirugikan dan harapan saya yang maju tidak cuma fisiknya saja akan tetapi orangnya harus ikut maju, pemudanya harus punya andil dalam proses membangun itu jangan jadi penonton kita kan tidak mau begini, bangun fisik bangunannya maju tapi orangnya ketinggalan, nanti yang menikmati orang baru datang ke Parungpanjang,” kata dia.

Advertisement

Masyarakat Parungpanjang, kata Egi, tidak menutup diri dari perubahan. Apalagi, menyangkut kepentingan nasional.

“Kalau masyarakat diajak dan berdampingan saya setuju, pasti kita tidak bisa dihindari adanya pendatang tapi harus berdampingan dengan yang sudah ada”, harap Egi.

Sementara itu, Anggota DPRD Dapil (Daerah Pemilihan) 5 Kabupaten Bogor dari Fraksi partai Golkar Aan Triana Al-Muharom, yang merupakan mantan sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bogor mengatakan melalui sambungan WhatsApp Senin malam 25/1 kemarin bahwa RDTR OSS Perkotaan Parung Panjang ini memang belum disosialisasikan karena menunggu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law).

“Kelihatannya memang belum disosialisasikan, karena nunggu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law), jadi Kalau kita tidak terlibat secara aktif disitu, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar jadi cukup rekomendasi dari kepala daerah, sekalipun memang turunannya dari kementrian itu, belum turun ke tingkat ke bawah, jadi wajar kalau dibawah kurang tau karena dibawah belum disosialisasikan barangkali,” tandas Aan.

Aan mengaku sangat mendukung RDTR OSS Perkotaan Parung Panjang ini. “Karena jikalau untuk kebaikan bersama kenapa harus ditolak?” katanya.

Menurutnya, masyarakat juga harus ikut terlibat secara aktif, bahkan pemudanya harus memilki peran dalam proyek RDTR OSS Perkotaan Parung Panjang sebagai sosial control mengawal pemerintahan.

“Ya kalau untuk kebaikan semua ya kenapa harus ditolak gitu, hanya saja harus mengikuti aturan yang ada tentunya, secara general ya, karena memang bicara spesifiknya belum, ya harapannya dengan Parung Panjang ke depan menjadi perkotaan ya tentunya masyarakat juga harus terlibat secara aktif di situ dan memang bermanfaat buat semuanya, dan pemuda harus mempunyai peran itu mah untuk menjadi garda terdepan sebagai agen sosial control disitu kan, teman-teman dan terlibat aktif dan bersama-sama tentunya mengawal pemerintahan,” harapnya.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyuwijaya, yang menegaskan bahwa RDTR OSS itu lazim dan memang harus dilakukan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) atau Pemkot (Pemerintah Kota) dan dibangun demi kebutuhan rakyat.

“RTDR OSS lazim dan memang harus dilakukan oleh Pemkab atau Pemkot dengan skala yang lebih detail sebagai turunan dari RTRW akan tetapi saran saya pengusaha harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunannya yang semata-mata dilakukan demi kebutuhan rakyat,” tegas Asep.

Asep mengharapkan RDTR OSS itu memang disusun untuk kepentingan warga dengan segala keperluan, sarana dan prasarananya.

“Persoalan ada pada soal kepentingan dibuatnya RDTR OSS itu untuk siapa ? mestinya memang disusun untuk kepentingan warga dengan segala keperluan, sarana dan prasaranaya, RDTR itu dibuat sepenuhnya harus dilakukan demi, untuk kepentingan dan kemaslahatan warga, kalaupun ada pengusaha yang membangun dalam rangka untuk kepentingan publik juga”, harap Asep.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*