Kontraktor Nakal Manfaatkan Celah di Penerapan Sistem e-Katalog, Pekerjaan Pengecoran Jalan di Kabupaten Bekasi Kerap Minus

Pekerjaan peningkatan jalan lingkungan di Perumahan Griya Asri 2, Jalan Abdul 2 Blok H Rt11/24, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi (dok. kM)
Pekerjaan peningkatan jalan lingkungan di Perumahan Griya Asri 2, Jalan Abdul 2 Blok H Rt11/24, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi (dok. kM)

BEKASI (KM) – Kegiatan yang notabenenya menggunakan sistem e-Katalog di Kabupaten Bekasi dinilai tidak maksimal, lantaran kurangnya pengawasan, dengan seringkali tidak adanya pengawas dan konsultan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur berjalan.

Contohnya, pengecoran jalan lingkungan di beberapa lokasi di Perumahan Griya Asri 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, tidak nampak satu pun pengawas dari Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi.

Pantauan kupasmerdeka.com pada Sabtu malam 12/12, untuk kegiatan perbaikan pengecoran jalan yang berlokasi di Jalan Abdul 2 Blok H RT 11/24 Perum Griya Asri 2, terlihat pihak kontraktor menambahkan air ketika bahan material beton datang dalam truk molen, yang diduga nantinya akan merusak kualitas beton.

Bukan hanya menambahkan air saja yang dilakukan pihak kontraktor. Lapisan pondasi atas (LPA) juga tidak digelar, sedangkan untuk item yang menggunakan bahan batu beskos itu, kewenangannya ada pihak jasa tenaga saat diberlakukan sistem e-Katalog, karena di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk item beskos diduga sudah tercantum.

Advertisement

Sementara itu, kepala seksi Bidang Perumahan di DPRKPP Kabupaten Bekasi Sudrajat Supriyatna mengaku baru mengetahui dan akan “konfirmasi ke konsultan”.

Terpisah, sering terlihat tidak ditemukannya item LPA di lokasi kegiatan pengecoran jalan menjadi “bahan masukan evaluasi”, menurut Kabid Perumahan Budi Setiawan.

“Jika di RAB terdapat item yang tidak terpasang harus dikenakan pemotongan, kecuali ada CCO. Karena ini bahan evaluasi terhadap para pengawas dan kontraktor, yang setiap minggu saya laksanakan,” ucap Budi kepada KM kemarin 13/12.

Mengenai penambahan air yang sering dilakukan oleh kontraktor nakal, dirinya mengaku sudah komplain ke vendor. “Pasti itu hasilnya bukan K350, dan nanti kita akan layangkan surat ke ULP, karena para vendor berkontrak dengan Pemda melalui ULP,” tegasnya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*