Aktivis Resahkan Tingginya Angka Pelajar Depok yang Sudah tidak Perawan, Desak Wali Kota Terpilih Buktikan Efektivitas Perda Kota Layak Anak

Ketua YLBH KAMI ADA Tatang di ruang kerjanya (dok. KM)
Ketua YLBH KAMI ADA Tatang di ruang kerjanya (dok. KM)

DEPOK (KM) – Pernyataan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid yang mengklaim bahwa 70% siswi SMP di Kota Depok sudah tidak lagi perawan banyak menuai tanggapan dari masyarakat.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, dalam pernyataannya di beberapa media nasional juga membenarkan pernyataan Nur Azizah tersebut.

“Jadi sebenarnya lima tahun yang lalu survei Komnas PA menemukan 93,7 persen anak SMP dan SMA itu mengaku sudah tidak perawan lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh kader PKS itu dibenarkan data lima tahun lalu dan kita sudah umumkan itu,” kata Arist baru-baru ini yang banyak dimuat di beberapa media online.

Dari angka tersebut menurut Arist, sebanyak 61,2 persen di antaranya mengaku memilih aborsi atau menggugurkan kandungan.

Atas klaim tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KAMI ADA, Tatang, menyatakan keresahannya jika memang fakta yang diberitakan tersebut benar-benar terjadi.

Tatang berpendapat, hal tersebut merupakan sebuah “tamparan keras” bagi para pemangku kebijakan di Kota Depok yang selama ini selalu menggaungkan Depok sebagai Kota Layak Anak.

Tatang juga mengatakan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang sudah ada “seakan disobek-sobek” dengan penyataan miris tersebut, karena menurutnya, para siswi SMP dan SMA itu jelas masih terhitung sebagai anak-anak atau belum dewasa.

Advertisement

“Jadi apakah ini hasil yang diharapkan dari Perda itu, ini jelas tamparan keras buat kota Depok,” ujar Tatang, Jumat 25/12.

Keresahan Tatang dan warga Depok tersebut dinilai terkait dengan dampak psikologis yang akan dialami para siswi SMP dan SMA di Kota Depok.
Tatang pun mendesak agar Pemerintah Kota Depok mampu segera menyikapi kondisi itu.

“Para siswi itu hanyalah korban dari lemahnya pengawasan keluarga atau orang tua, termasuk Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan Perda Kota Layak Anak,” ungkap Tatang.

“Anggota Dewan PKS itu harusnya ikut bertanggung jawab, jangan hanya bisa mengeluarkan statement saja, tapi harus bisa menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, apalagi beliau itu istri dari mantan Wali Kota Depok yang pertama mencanangkan Depok Kota Layak Anak,” tegasnya.

Tatang berharap, di periode kedua Wali Kota Mohammad Idris menjabat nanti dapat membuktikan efektifitas Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga tidak muncul lagi kondisi memprihatinkan terhadap anak di Kota Depok.

“Saya berharap soal siswi SMP dan SMA ini adalah terakhir, jangan ada lagi kondisi buruk menimpa anak-anak di Kota Depok. Wali Kota Depok dengan wakilnya yang baru harus memastikan itu,” tandasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*