Sidang Penetapan KUA-PPAS di DPRD Tanjungbalai Diwarnai Walk-Out oleh 2 Fraksi

Mas Budi Panjaitan, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari PKS (dok. KM)
Mas Budi Panjaitan, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari PKS (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Sidang Paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 diwarnai walk-out oleh dua fraksi karena dianggap cacat hukum, karena pembahasan dan penjadwalannya dianggap tidak mengacu pada tata tertib (tatib) DPRD. Hal ini disampaikan oleh Mas Budi Panjaitan, anggota DPRD Tanjungbalai dari PKS kepada wartawan sesaat setelah meninggalkan ruang rapat, Kamis 19/11.

Menurutnya, rapat tersebut seharusnya melalui mekanisme Bamus (Badan Musyawarah) dahulu, dan ketika Bamus sudah kuorum baru bisa dilaksanakan perjadwalan tersebut. Begitu juga pembahasan KUA-PPAS harus melalui mekanisme, yakni melakukan konsultasi melibatkan komisi-komisi DPRD.

“Kita tidak maksud menghambat pembahasan APBD, namun jika tidak ada penjadwalan sesuai mekanisme, maka ke depannya kami tidak akan mengikuti serangkaian agenda rapat untuk membahas rancangan APBD hingga menetapkan Perda APBD 2021 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS. Karena sesuatu yang salah atau cacat hukum dari awal, maka akan melahirkan APBD yang cacat hukum,” tegasnya.

Masih menurutnya, ketua DPRD kota Tanjungbalai wajib menjadwal ulang pembahasan dan paripurna penetapan KUA-PPAS yang menjadi acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai TA. 2021.

Advertisement

Lebih lanjut ia menerangkan kepada wartawan Kupas Merdeka, ketika rapat paripurna sudah dibuka oleh Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin itu, Ketua Fraksi Pendekar Keadilan, Muhammad Yusuf dari PPP menginterupsi dengan pernyataan bahwa rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS tersebut “cacat hukum”.

“Kami dari Fraksi Pendekar Keadilan menyatakan walk out,” ujarnya, seraya keluar dari ruang rapat diikuti anggota fraksi lain, yakni Andi Abdul Rahim (PPP), Alfian Panjaitan (PKS) dan Mas Budi Panjaitan (PKS).

Selanjutnya, aksi walk out berikutnya dilakukan oleh Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya, Antoni Darwin (Gerindra) dan Nurul Hasnita Marpaung (Gerindra) dengan alasan yang sama.

“Jadi, kami ada sembilan anggota legislatif dari dua fraksi yang walk out, karena kami sama-sama menilai sidang paripurna itu cacat hukum,” katanya.

Reporter: Hanif
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*