Seluruh Pengurus DPD Partai Golkar Kota Bogor Demisioner, Kader Pertanyakan Pengelolaan Keuangan

Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor (dok. KM)
Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Penundaan pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-X, berdasarkan surat Mahkamah Partai Nomor B.56/MP-GOLKAR/IX/2020, mendapat respon dari kalangan kader partai, khususnya perihal keuangan Partai.

“Setelah Musda X Partai Golkar Kota Bogor berakhir, seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kota Bogor statusnya adalah demisioner. Sehingga kepengurusan periode 2016-2020 hasil Musdalub berakhir, dan saat ini keadaannya status quo, karena hasil Musda ke-X masih dalam proses gugatan,” ungkap Ketua PL Pasir Jaya Bogor Barat Kota Bogor Yudi Tresnadi kepada awak media, Sabtu 14/11.

“Namun demikian banyak hal yang membuat kader Partai terheran-heran. Kenapa mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Tauhid J Tagor selaku pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, masih berkantor di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bogor? Ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi kader Partai,” tanya Yudi.

“Kita heran kenapa masih saja berkantor di DPD Golkar Kota Bogor, harusnya kan di DPD Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan Kota Bogor. Bagaimana kinerjanya jika tiap hari ada di DPD Golkar Kota Bogor, bukan kapasitas Tagor lagi terus ada disini,” ujar Yudi.

Advertisement

Yudi juga menyinggung soal keuangan Partai, bagaimana keuangan Partai dikelola saat ini, dalam situasi status DPD Golkar Kota Bogor yang masih dalam status quo. “Ya jika ada pihak-pihak yang menggunakan keuangan Partai tanpa dasar hukum yang jelas, itu akan bisa menjadi konflik baru, dan gugatan baru dalam pengelolaan keuangan Partai,” tegas Yudi.

Hal senada disampaikan Sekretaris PK Partai Golkar Bogor Barat Kota Bogor, Ateng, yang mempertanyakan laporan keuangan Partai dari tahun 2016 hingga saat ini. “Kita selaku pengurus yang di bawah tidak pernah mengetahui bagaimana keuangan Partai dikelola, sementara kita juga tidak pernah mendapat laporan keuangan tersebut hingga Musda ke-X dilaksanakan,” terang Ateng.

“Jika perlu kita bisa meminta laporan keuangan kepada Bendahara Partai, jika tidak dilalukan klarifikasi terkait penggunaan keuangan Partai. Ya kita bisa lakukan gugatan sehingga yang mempunyai wewenang melaporkan keuangan Partai dapat dipaksa membuat klarifikasi,” tegas Ateng.

Reporter: ddy
Editor:HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*