MAPANCAS Surati Presiden, Khawatirkan Dampak Omnibus Law Terhadap Otonomi Daerah

DPD MAPANCAS Kota Bogor Saat Menyerahkan Surat Untuk Presiden Joko Widodo (dok. KM)
DPD MAPANCAS Kota Bogor Saat Menyerahkan Surat Untuk Presiden Joko Widodo (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Kota Bogor menyurati Presiden Joko Widodo terkait Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa 3/11.

Surat itu dilayangkan MAPANCAS melalui Sekretariat Presiden di Istana Bogor, dengan harapan diterima Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

Ketua DPD MAPANCAS Kota Bogor Fatholloh Fawait mengatakan, kegaduhan yang saat ini terjadi akibat Omnibus Law “sangat memprihatinkan.”

“Memprihatinkan sekali, UU yang seharusnya mengakomodir setiap hak warga negara malah menjadi sumber kegaduhan setiap warga negara,” Fatholloh dalam keterangan pers di depan Istana Bogor.

“Ya mulai proses hingga disahkannya UU itu, selalu menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

“Kita percaya tujuan dibentuknya Omnibus Law ini baik, namun jika proses pembentukan hingga disahkan masih ada pro kontra, ini menjadi pertanyaan besar kami. Di mana nilai-nilai sila ke-5 Pancasila, Presiden dan DPR harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Fatholloh.

Dalam suratnya, MAPANCAS juga melampiran hasil kajian terkait UU Omnibus Law, yang mana MAPANCAS lebih menyoroti dampak UU Cipta Kerja terhadap semangat otonomi daerah.

“Ya kita lebih fokus pada dampak Omnibus Law terhadap semangat otonomi daerah. Mulai dari perizinan hingga RTRW [rencana tata ruang dan wilayah

Advertisement
]. Kami menilai ada upaya pemerintah pusat mereduksi kewenangan pemerintah daerah,” jelas pria yang akrab disapa Sihol.

“Kalau terkait permasalahan lainnya (isi Omnibus Law) kami rasa sudah diwakili oleh teman-teman lain baik pemuda, mahasiswa dan buruh,” sambung Sihol.

Menurutnya apa yang diatur didalam Omnibus Law dapat berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum lagi apakah pemerintah daerah siap menyesuaikan rencana tata ruang wilayah yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini akan menjadi PR besar bagi pemerintah daerah, RTRW yang sudah dirancang sedemikian rupa harus dirancang lagi menyesuaikan pemerintah pusat,” tegas Sihol.

Di akhir kegiatannya, DPD MAPANCAS Kota Bogor menyampaikan sikap tegas dari Bogor untuk Presiden.

“Kami sampaikan bahwa MAPANCAS menolak Omnibus Law yang membuat gaduh masyarakat, kedua kami tantang pemerintah pusat dalam hal ini Presiden mengadakan dialog terbuka duduk bersama DPR serta masyarakat untuk menjawab dan mengakomodir semua suara rakyat Indonesia, atau kami suarakan melalui aksi unjuk rasa yang berkepanjangan,” tutup Sihol.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*