Kader: “Di Masa Kepemimpinan Tauhid Tagor, Keuangan Partai Golkar Kota Bogor Sangat Tidak Jelas”

Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor (dok. KM)
Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Polemik seputar kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor terus bergulir, dengan sejumlah kader menuntut transparansi keuangan Partai dan juga status quo kepengurusan hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke X berdasarkan surat Mahkamah Partai Nomor B.56/MP-GOLKAR/IX/2020.

Menanggapi hal tersebut Mantan Pimpinan Kecamatan (PK) Bogor Tengah Kota Bogor Partai Golkar Indra menyampaikan bahwa di masa kepimpinan Tauhid J. Tagor dalam periode 2017-2020, keuangan Partai “sangat tidak jelas.”

“Ya semua bantuan-bantuan yang masuk ke Partai tidak mengucur ke bawah, baik ke PK dan ke PL [Pengurus Kelurahan] Partai Golkar Kota Bogor. Berbeda dengan kepemimpinan Cheppy Harun, di mana setiap bulan masing-masing kecamatan mendapatkan bantuan operasional Rp.l1.600.000,” ungkap Indra, Rabu 19/11.

“Dan di masa kepemimpinan Yus Ruswandi bantuan-bantuan ke PK dan PL masih berjalan. Tetapi anehnya sejak dipimpin oleh Tauhid J Tagor, semua bantuan tersebut berhenti, tidak ada sama sekali,” tambah Indra.

Indra juga mengatakan, setiap PK, tidak satupun yang mendapatkan bantuan dan bahkan tidak ada yang pernah mencicipi uang Bantuan Politik (Banpol), dan apabila ada kegiatan Partai, Ketua PK merogoh kocek sendiri untuk para PL. “Makanya pada tahun 2018 lalu, sempat semua kekesalan terhadap Tauhid J. Tagor memuncak dan mereka (PK-PK) sepakat membuat mosi tidak percaya terhadap Tauhid J. Tagor, agar segera dipecat dari Ketua DPD Golkar Kota Bogor,” beber Indra.

Lebih lanjut Indra mengatakan, diputusnya bantuan terhadap PK-PK sudah terlihat sejak pemilihan Ketua PK. “Di setiap pidatonya Tauhid J. Tagor selalu mengatakan, bahwa calon Ketua PK haruslah orang yang punya uang, jangan memilih pengangguran dan harus mandiri. Aneh sekali pidato itu karena semua stigma itu ada pada dirinya sendiri, yang jelas tidak mandiri, pengangguran dan meminta-minta bantuan dalam mengelola Partai, sementara PK dilarang minta bantuan,” ujar Indra.

Advertisement

“Ya jadi saya tidak heran, jika sekarang Partai Golkar Kota Bogor seperti ini, acak-acakan dan saling bertengkar, ini adalah hasil dari pembinaan seorang Tauhid J. Tagor,” kata Indra.

Senada disampaikan Plt Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kota Bogor Lutfi, yang menyarankan agar rekening DPD Partai Golkar Kota Bogor sejak kepengurusan periode 2016-2020 hingga saat status quo sekarang ini dibuka.

“Ya transparansi harus dilakukan, seperti rekening DPD Partai Golkar Kota Bogor, ini sebagai ganti terhadap laporan keuangan yang tidak pernah disampaikan kepada publik,” ungkap Lutfi.

Lufti juga menegaskan dan bertanya soal status keuangan partai pasca Musda ke X Partai Golkar Kota Bogor.

“Sebab saya dengar keuangan masih dilakukan oleh kebendaharaan pengurus 2016-2020, jika memang itu benar maka jelas ada tindak pidana,” katanya.

“Fraksi harus terbuka terkait hal tersebut, dan membuka kepada publik tentang posisi keuangan Partai Golkar Kota Bogor,” tegas Lutfi.

Lebih lanjut Lutfi mengatakan, jika Golkar Kota Bogor ingin maju maka mereka harus kompak mengusir Tauhid J. Tagor dari Kota Bogor.

“Biarkan dia fokus di Jawa Barat, kalau sekarang masih ngantor di DPD Golkar Kota Bogor saya rasa kader Golkar bisa secara langsung mengambil alih Kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor,” pungkas Lutfi.

Terpisah, Wakil Bendahara Partai Golkar Kota Bogor periode 2016-2020 Nia Kurniawati enggan berkomentar.

“Maaf bisa langsung tanya ke Bendaharanya, karena saya hanya sebagai wakil,” ungkap Nia kepada KM.

Ditanya pasca Musda ke-X dengan status quo pengurus Partai Golkar Kota Bogor, apakah betul keuangan Partai dipegang oleh Wakil Bendahara, Nia menegaskan bahwa soal itu tetap laporan ke Bendahara.

“Tetap laporan ke Bendahara,” jawab Nia singkat.

Reporter: Rajiv, ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*