Disdik Subang Bantah Terjadi Kutipan Terhadap Tunjangan Guru Daerah Terpencil dari Pemprov Jawa Barat

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (KM STOCK)
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (KM STOCK)

SUBANG (KM) – Mutu dan akses pendidikan bagi seluruh warga negara seyogyanya harus terdistribusi secara merata. Cita-cita luhur ini terus berusaha untuk diterjemahkan dan diwujudkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendukung misi tersebut, pemerintah menugaskan guru di daerah yang memiliki kekhususan, yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan menyalurkan tunjangan khusus bagi guru-guru ini.

Tunjangan ini juga diberikan kepada guru Non Pegawai Negeri Sipil di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Subang.

Namun, diduga telah terjadi kutipan yang dilakukan salah seorang staf.

Salah seorang guru penerima tunjangan yang meminta untuk dirahasiakan namanya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku berhak menerima tunjangan sebesar Rp3 juta untuk 6 bulan, tapi pada kenyataannya hanya menerima sebesar Rp2.750.000.

Kasi PTK Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Asep Jamal, saat dimintai keterangan oleh KM mengatakan bahwa untuk guru daerah terpencil yang diajukan itu sebanyak kurang lebih 900 orang, namun yang cair tidak semuanya. “Namun nama-nama sekolah yang dapat saya kurang apal,” ujarnya.

Advertisement

Asep pun membantah kabar adanya pungutan terhadap guru penerima tunjangan.

“Terkait informasi yang berkembang di lapangan adanya kutipan kepada guru yang menerima tunjangan tersebut oleh salah seorang staf saya tidak benar, karena untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang melalui Pak Kadis mengeluarkan surat edaran,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pencairan itu langsung masuk ke rekening masing-masing guru yang menerima tunjangan dan besaran tunjangan sebesar Rp500 ribu per bulan per penerima dan dipotong pajak.

“Kalau gak salah 2,5% atau 5% langsung oleh pihak bank dan mekanisme pencairannya itu per 6 bulan dan saat ini baru tahap 1 yang sudah cair dan tunjangan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat,” ungkap Asep Jamal.

Reporter: Sunardi, Mulyadi
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*