Tolak Omnibus Law, HMI Cabang Kota Bogor Keluarkan “Mosi Tidak Percaya” kepada Presiden dan DPR

Aksi Menolak UU Omnibus Law Di Depan Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 7/10/2020 (dok. KM)
Aksi Menolak UU Omnibus Law Di Depan Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 7/10/2020 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menggelar aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 7/10.

“Seperti yang kita ketahui UU Omnibus Law ini bermula dari usulan Presiden Jokowi pada Oktober 2019 lalu, UU yang dijuluki UU Sapu Jagat ini memicu banyak kontroversi di kalangan masyarakat,” ujar Ketua HMI Kota bogor Hardiansyah kepada wartawan usai aksi.

“UU yang diklaim oleh Pemerintah ini untuk melindungi para pekerja, namun faktanya malah menimbulkan banyak penolakan di kalangan masyarakat, terkhususnya dari kalangan buruh,” ungkap Hardiansyah.

“Karena UU tersebut dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat khususnya buruh, malah lebih mengindikasikan berpihak kepada para investor dan para tenaga kerja asing,” tambahnya.

Hardiansyah juga mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja patut dipertanyakan tujuannya untuk kepentingan siapa. “Berpihak kepada kepentingan rakyat atau kepentingan investor dan para tenaga kerja asing?” katanya.

“Ya kami memandang pemerintah dan DPR lebih fokus dan mengedepankan kepentingan politik, daripada fokus kepada penanganan covid-19 yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia. Karena pengesahan UU tersebut kurang tepat di tengah pandemi ini,” jelasnya.

Advertisement

Lebih lanjut Hardiansyah mengatakan bahwa pemerintahan “berbuat semena-mena” dengan Omnibus Law, karena menurutnya, sistem yang ada di Indonesia saat ini “terlalu mementingkan oligarki politik dan oknum-oknum yang sering mencederai nilai-nilai demokrasi kita.”

“Tentu, hal itu akan sangat berdampak pada realisasi demokrasi yang semakin hari semakin tidak karuan. Organisasi mahasiswa HMI Cabang Kota Bogor menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja akan berefek jangka panjang dan melahirkan polemik yang berkepanjangan,” tegasnya.

” Oleh sebab itu kami HMI Cabang Kota Bogor menyatakan ‘mosi tidak percaya’ kepada Presiden dan DPR-RI, pertama menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, kedua, mengecam keras terhadap pihak-pihak yang mendukung pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, ketiga kepada Kanda dan Yunda yang sedang duduk di kursi DPR RI dan Pemerintahan agar tidak mengkhianati rakyat dan mengingat mission HMI tidak pernah mengkhianati rakyat, dan terakhir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak dan membatalkan pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan,” tutup Hardiansyah.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*