KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya

KPK Tahan Walikota Tasikmalaya periode 2017-2022 dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK TA 2018, Sabtu 24/10/2020 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
KPK Tahan Walikota Tasikmalaya periode 2017-2022 dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK TA 2018, Sabtu 24/10/2020 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya TA 2018. Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 saksi dan 2 orang ahli.

“Penahanan kepada Wali Kota Tasikmalaya dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kav. C1, dengan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sore ini 24/10.

Firli juga menuturkan bahwasanya perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, yang diawali OTT pada Jumat 4 Mei 2019 lalu di Jakarta dengan mengamankan Rp400 juta serta telah ditetapkan 6 tersangka sampai sejauh ini.

Adapun dalam konstruksi perkara, disampaikan oleh Ketua KPK bahwa sekitar awal tahun 2017, Budi diduga bertemu dengan tersangka berinisial YP untuk membahas alokasi DAK TA 2018 Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, YP diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Budi bersedia memberikan fee jika YP bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK.

“Pada Mei 2017 pemerintah Tasikmalaya mengajukan usulan DAK reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2018 untuk Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dengan total sebesar Rp32,8 miliar dan juga DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp53,7 miliar antara lain untuk bidang jalan senilai Rp47,7 miliar dan Bidang Irigasi senilai Rp5,94 miliar,” jelas Firli.

Advertisement

Kemudian, pada sekitar bulan Agustus 2017 Budi kembali bertemu YP. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta bantuan YP untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya TA 2018 dari tahun sebelumnya dan kemudian YP berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya.

Setelah adanya komitmen YP akan memberikan  prioritas dana kepada Kota Tasikmalaya, maka Budi diduga memberi uang sebesar Rp200 juta kepada YP.

Dan sekitar bulan Desember 2017, setelah Kementerian Keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya, Budi di duga kembali memberikan uang kepada YP melalui perantaranya sebesar Rp300 juta.

Maka setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh YP kemudian pada tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp19,9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp47,7 miliar.

“Yang kemudian pada sekitar April 2018 [Budi] kembali memberikan uang Rp200 juta kepada YP yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut […] atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.”

“Kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kiranya kepada aparatur pengawas internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” tutup Firli.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*