KPK Gali Terus Kasus Gratifikasi dan Hibah Tanah Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Gedung KPK (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Gedung KPK (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Penyidik KPK masih terus memanggil saksi dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin (RY) yang kini masih berstatus tersangka.

Rabu 14 Oktober 2020 kemarin, penyidik KPK memanggil 4 saksi diantaranya 2 mantan Kasubag Keuangan Pemkab Bogor, Enung dan Kholid Mawardi. Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY).

“(Enung dan Kholid dipanggil) sebagai saksi untuk tersangka RY,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan kupasmerdeka.com Rabu (14/10/2020).

Enung merupakan Kasubag Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor periode 2010-2013. Sedangkan Kholid adalah Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup di periode yang sama.

Selain itu, KPK memanggil 2 saksi lagi yakni staf Bagian Keuangan RSUD Leuwiliang, Adib. Dia juga dipanggil guna diperiksa sebagai saksi kasus Rachmat Yasin dan Dedy Suwandi, seorang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Cileungsi Kabupaten Bogor untuk yang kedua kalinya sejak 16 Juli 2020 lalu.

Ali menjelaskan secara rinci kepada wartawan kupasmerdeka.com bahwa pemanggilan 4 saksi ini lantaran penyidik KPK “perlu menggali informasi keterangan saksi terkait dugaan gratifikasi dari berbagai SKPD di Pemkab Bogor.”

“Penyidik masih terus mengali keterangan para saksi terkait dugaan gratifikasi dari berbagai SKPD di Pemkab Bogor untuk diberikan kepada Tsk RY,” jelas Ali Kamis siang 15/10.

Ali menambahkan, saksi Dedy Suwandi sebagai PPAT Cielungsi Kabupaten Bogor dipanggil yang kedua kalinya karena penyidik KPK menduga Dedy terlibat dalam kasus hibah tanah pesantren yang diberikan ke tersangka RY.

“Dedy Suwandi PPAT dikonfirmasi mengenai dugaan hibah tanah untuk diberikan kepada Tsk RY,” tambah Ali Fikri.

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp8,93 miliar.

Bahkan, Rachmat diketahui telah mengembalikan uang senilai Rp8,9 miliar ke KPK pada hari Kamis 13 Agustus 2020.

KPK juga pada Senin 10/8 menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, terkait dengan kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan rinciannya kecuali bahwa semua dokumen tanah/letter C di desa itu diambil untuk diperiksa.

KPK sudah menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014, sebagai tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan pemotongan uang dan gratifikasi.

Advertisement

Dalam kasus pertama, Rachmat Yasin diduga telah “memalak” dan “menyunat” satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD hingga mencapai total sebanyak Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire.

Dalam kasus penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, KPK melaporkan bahwa Rachmat sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Menurut KPK, pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membacakan kutipan kronologi kasus tersebut.

Menurut KPK, pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat melalui stafnya. Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar lokasi tanah tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya. Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin.

Diduga Rachmat mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri. Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT. Sentul City.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*