DPRD Tanjungbalai Turuti Permintaan Massa Pendemo Tolak UU Ciptaker, Surati DPR dan Presiden agar Dicabut

Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersatu Tanjungbalai menolak UU Ciptaker, Senin 12/10/2020 (dok. KM)
Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersatu Tanjungbalai menolak UU Ciptaker, Senin 12/10/2020 (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Sekelompok pengunjuk rasa yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa Bersatu” melakukan aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke gedung DPRD Tanjungbalai, Senin 12/10.

Pengesahan UU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin lalu 5/10 memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Di Kota Tanjungbalai, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersatu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Surya Dharma dan Syahrial Bakti, serta anggota Mas Budi Pjt, Dahman Sirait, Martin Caniago dan Neni Kosasih.

Dalam aksinya Aliansi Mahasiswa Bersatu Tanjungbalai meminta DPRD Tanjungbalai untuk menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law dari masyarakat Tanjungbalai kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU Ciptaker tersebut.

Salah seorang mahasiswa pada saat orasi di depan gedung DPRD mengungkapkan bahwa aksi ini sebagai bentuk perlawanan kepada Omnibus Law yang dinilainya “telah mencederai para buruh yang ada di Indonesia, terutama di Kota Tanjungbalai.”

Mahasiswa juga menyampaikan 3 poin tuntutan kepada DPRD, yaitu meminta Ketua DPRD membuat surat penolakan UU Ciptaker yang “tidak berpihak kepada rakyat”, menuntut DPRD agar lebih mengutamakan rakyat dalam membentuk dan pengesahan UU, dan menuntut DPRD Kota Tanjungbalai untuk menyampaikan surat penolakan UU Ciptaker kepada Presiden dan DPR.

Advertisement

“Kami meminta Ketua DPRD agar membuat surat penolakan UU Ciptaker kepada Presiden dan DPR RI, apabila tuntutan kami tidak disetujui maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” pungkasnya.

Abdilah Fahmiza Nasution sebagai penanggung jawab aksi saat diwawancarai wartawan usai aksi mengatakan bahwa surat dari DPRD Tanjungbalai sudah keluar, dan bahwa DPRD akan menjembatani asipirasi masyarakat Tanjungbalai.

“Masyarakat, buruh dan mahasiswa Tanjungbalai datang ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi penolakan UU Ciptaker dan akan terus mengawal surat tersebut agar aspirasi masyarakat sampai ke pemerintah pusat,” tutupnya.

Aksi Aliansi Mahasiswa Bersatu itu berakhir dengan damai tanpa insiden.

Reporter: HENS
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*