Dinilai Tak Transparan, BOP Pesantren dari Pemkab Subang Rawan Penyimpangan

Kantor Bupati Subang (dok. subang.go.id)
Kantor Bupati Subang (dok. subang.go.id)

SUBANG (KM) – Pandemi covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, menuntut pemerintah untuk hadir melalui program dukungan dan stimulus guna meringankan beban, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1248 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020.

Adapun dana BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25 juta, BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40 juta, BOP Besar Rp50 juta, BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp10 juta serta dilakukan pencairan sekaligus.

BOP berbentuk bantuan tunai yang berasal dari DIPA Pusat atau DIPA Daerah Tahun 2020.

Namun tidak semua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Subang menerima bantuan tersebut.

“Gak ada, kami gak tau kalau bantuan-bantuan seperti itu, datanya gak jelas,” kata seorang pengasuh pesantren kepada KM siang ini 5/10.

Advertisement

Menurut dia, persoalan bantuan pesantren saat ini yang berasal dari Pemkab Subang melalui Forum Pondok Pesantren, bukan melalui Kemenag Subang.

“Lewat FPP kayak bantuan covid-19 beberapa bulan lalu, kalau prosedurnya saya gak tau karena mekanisme pengajuannya membingungkan,” tegasnya.

Ketua FPP Kabupaten Subang Maman S. Jamaludin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya Senin 5/10 menyampaikan bahwa sesuai dengan SK Bupati Subang ada 35 pondok pesantren yang dapat, dan per pondok pesantren mendapat Rp40 juta. “Rencana cairnya paling sekitar bulan Oktober-an 2020,” jelasnya.

“Untuk katagori Pondok Pesantren kecil, sedang dan besar saya tidak tau sama sekali,” ungkap Maman.

Reporter: Sunardi
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*