Kanwil Kemenkumham Provinsi Babel Tegaskan Perda Tidak Boleh Langgar Prinsip HAM

Kepala Bidang HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Babel, Suherman, dalam sambutan pembukaan acara FGD di Bangka Tengah, Kamis 24/9/2020 (dok. KM)
Kepala Bidang HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Babel, Suherman, dalam sambutan pembukaan acara FGD di Bangka Tengah, Kamis 24/9/2020 (dok. KM)

PANGKALPINANG (KM) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bangka Belitung (Babel) menggelar diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi produk hukum Daerah dari perspektif HAM di Soll Marina Hotel Bangka Tengah, Kamis 24/9.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang, dan dibuka oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Suherman, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Babel Anas Saeful Anwar.

Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Babel dalam sambutan pidatonya yang dibacakan oleh Kabid HAM Suherman menyatakan bahwa prinsip HAM tidak boleh dilanggar dalam membentuk kebijakan daerah.

“Dalam peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Suherman.

Dalam pengurusannya, Pemerintah Daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi daerahnya. “Peraturan daerah atau Perda merupakan elemen terpenting dalam pemerintahan daerah,” ungkap Suherman.

Advertisement

Namun, kata Suherman, dalam implementasinya masih banyak permasalahan terutama berkaitan dengan produk hukum daerah yang terindikasi melanggar HAM. “Padahal pemerintah telah berupaya untuk menguatkan prinsip-prinsip HAM dalam Perda melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” jelasnya.

“Peraturan ini memberikan sinyal positif bagi pemerintah daerah dan legislator daerah, agar dapat membuat Perda yang sesuai dengan prinsip HAM baik secara prosedural maupun substansi,” lanjutnya.

“Nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan daerah. Sehingga mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, tidak harmonis dan harus berperspektif HAM. Dalam substansi perundang-undangan secara umum dapat dikatakan, menghormati nilai-nilai HAM. Apalagi substansi peraturan dimaksud menjunjung tinggi atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip prinsip HAM,” pungkas Suherman.

Reporter: Suryadi Lahirdianto
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*