Program PTSL Diduga Jadi Ajang Bisnis Pegawai dan Koperasi BPN Kabupaten Madiun

Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun (dok. KM)
Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun (dok. KM)

MADIUN (KM) – Sertifikasi tanah yang menjadi bagian dari reformasi agraria terindikasi dijadikan sebagai ajang bisnis bagi sebagian pegawai yang membidanginya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun.

Hal itu saat ini tengah menjadi sorotan Bambang Gembik, tokoh LSM yang juga pemerhati kebijakan publik. “Pengamatan saya saat ini tengah terfokus pada penjualan sampul plastik dan kas keuangan koperasi yang bernaung di bawah Kantor BPN Kabupaten Madiun,” ujar Bambang Gembik kepada jurnalis, Kamis 24/9.

Dipaparkan Gembik, pihaknya mencurigai posisi kas koperasi, yang dari hasil keuntungan penjualan sampul plastik sebagai pelengkap buku sertifikat tanah warga, cuma sebesar Rp200 juta.

Padahal, menurut kalkulasi kasar Gembik, harusnya kas Koperasi Bumi Bhakti terdapat dana segar sekurang-kurangnya sebesar Rp1.792.500.000.

Angka tersebut dihitung secara kasar Gembik dari keuntungan Rp15.000 per lembar, dari harga sampul sebesar Rp25.000 per lembar.

Jika keuntungan tersebut dikalikan jumlah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai 2017 hingga 2020 yang mencapai 119.500 peserta, ketemu Rp1.792.500.000.

Ketua Koperasi Bumi Bhakti, Rangga, saat hendak dikonfirmasi jurnalis dan LSM tidak berada di tempat. “Beliau sudah pindah ke BPN Gresik,” jelas Andri Satriya, Kasubag TU BPN Madiun, Kamis (24/9). Pernyataan tersebut dibenarkan I Made Supriyadi, Kasubag Hukum, yang mendampingi Andri.

Sementara pengawas koperasi yang juga pegawai BPN setempat, Dwi Joko Sulistyo, tak mengelak perihal keuangan pada kas koperasi yang diawasinya tinggal Rp200 juta. “Iya kas di koperasi sini cuma tinggal Rp200 juta,” tutur Joko di Kantor BPN kepada jurnalis dan LSM.

Advertisement

Joko tidak bisa menjelaskan bab kas koperasi yang minim, dibanding keuntungan penjualan sampul yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 milyar.

Sementara sumber yang enggan disebutkan namanya membeberkan bahwa pegawai koperasi membeli sampul di percetakan seharga Rp7.500 per lembar. Lalu dijual ke Koperasi Bumi Bhakti seharga Rp10.000 per lembar. Kemudian dijual lagi ke peserta PTSL sebanyak 119.500 orang dengan harga Rp25.000 per lembar.

Maka pegawai BPN menjual ke koperasi meraup untung Rp2.500 per lembar, sedangkan pihak koperasi yang menjual kepada warga mendapat untung Rp15.000 per lembar.

Namun, hal itu dibantah Kasubag Hukum I Made Supriyadi, yang mengklaim bahwa hitungan tersebut “bersifat menggeneralisir”. Pada saat bersamaan Made enggan membuka pembukuan koperasi, dengan alasan bahwa dirinya “tidak memiliki kewenangan.”

Terkait keuntungan, menurut Made, dianggap lumrah. Mengingat setiap usaha, katanya, selalu mendambakan profit, walau enggan berkomentar saat dipertanyakan kepatutan pihaknya mengambil keuntungan dari selisih harga yang besar.

“Kalau jenengan welcome, saya juga welcome. Namun jika jenengan nekat, saya bisa lebih nekat,” gertak Made, tanpa menjelaskan maksudnya.

Sementara Kepala Dinas Koperindag Pemkab Madiun, Indra Setyawan, menyatakan pihaknya hanya melakukan pembinaan kelembagaan terhadap setiap usaha koperasi yang berada di wilayahnya.

“Jadi kami hanya bersifat melakukan pembinaan kelembagaannya saja. Bab keuangan itu menjadi urusan ketua dan pengawas koperasi,” jelas Indra Setyawan.

Reporter: fin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*