Jaksa Pinangki Punyai Harta Rp 6,8 M dan BMW X5, Berapakah Gajinya?

Jaksa Pinangki usai melakukan pemeriksaan (dok. ANTARAFOTO/Galih Pradipta)
Jaksa Pinangki usai melakukan pemeriksaan di Kejagung (dok. ANTARAFOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA (KM) – Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam laporan ke KPK tercatat memiliki kekayaan Rp 6,8 miliar. Ia terakhir lapor pada 31 Maret 2019 dalam jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II J.A.M Kejaksaan Agung.

Rinciannya, Jaksa Pinangki punya tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Jakarta Barat senilai Rp 6.008.500.000; kendaraan Nissan Teana 2010, Toyota Alphard 2014, dan Daihatsu Xenia total senilai Rp 630 juta; dan kas dan setara kas Rp 200 juta.

Selain itu, ada sejumlah aset yang dimiliki Jaksa Pinangki namun belum dilaporkan dalam LHKPN KPK itu. Teranyar yang diketahui yakni sebuah mobil BMW X5 warna biru. Selain itu, dia menyewa 2 unit apartemen mewah yang kemudian jadi lokasi yang digeledah penyidik Kejaksaan Agung.

Terkait mobil mewah BMW X5 itu, diduga dibeli dari suap yang diterimanya dari terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Diketahui Pinangki diduga menerima suap atau janji dari Djoko Tjandra sebesar USD 500 ribu.

“Diduga (mobil BMW X5) dari uang yang USD 500 ribu,” ujar Direktur Penyidikan pada JAMPidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah kepada wartawan kupasmerdeka.com, Selasa 1/9.

Sementara itu, dengan sejumlah aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Jaksa Pinangki, berapa sebenarnya gaji dia di Kejaksaan Agung?

Jaksa Pinangki merupakan seorang PNS dan gajinya diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Saat ini Jaksa Pinangki merupakan pejabat eselon golongan IV PNS.

Advertisement

Sesuai PP tersebut, gaji Jaksa Pinangki akan berada di kisaran Rp 3.044.300 hingga Rp 5.901.200. Gaji tersebut belum termasuk dengan tunjangan kinerja sebagai pejabat di Kejaksaan Agung.

Bila melihat Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan, disebutkan bila jabatan Jaksa Pinangki yakni Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II masuk dalam kelas jabatan 8.

Mengacu pada aturan tersebut, tunjangan jabatan yang bisa diterima Jaksa Pinangki mencapai Rp 4.595.150 per bulannya. Belum lagi ditambah dengan tunjangan lainnya.
Lantas, apakah wajar dengan gaji tersebut Jaksa Pinangki bisa memiliki harta sebegitu banyak? Hal ini juga jadi salah satu yang disorot Komisi Kejaksaan RI beberapa waktu lalu.

“Itu kita harus klarifikasi kepada yang bersangkutan dari mana sumbernya, kan itu penting, kan bukan soal besarannya, apakah sumber itu dari pendapatan yang legal kan itu intinya,” kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak kepada wartawan, Kamis 6/8/2020 silam.

“Kalau dapat dipertanggungjawabkan saya kira orang boleh dong kaya. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dari prinsip-prinsip yang benar itu kan ditenggarai bisa datangkan hal-hal yang perlu dijawab,” pungkasnya.

Dalam kasusnya, Jaksa Pinangki diduga menerima suap atau janji sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra. Suap atau janji itu sebagai imbalan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tak bisa dieksekusi oleh jaksa. Selain itu, Pinangki dijerat dengan pasal pencucian uang.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*